Yangon/Singapuran (ANTARA News) - Pemimpin oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi Kamis mengatakan ia siap untuk bekerja dengan junta militer dalam pembicaraan yang diusulkan setelah tindakan keras berdarah terhadap unjuk rasa pro-demokrasi. Pernyataan Suu Kyi itu, dikeluarkan atas namanya oleh utusan khusus PBB Ibrahim Gambari, menyusul penumpasan oleh para jenderal yang berkuasa September terhadap unjuk rasa yang dipimpin oleh rahib Budha yang mana sedikitnya 10 orang telah tewas. "Mengingat kepentingan negara, saya siap untuk bekerjasama dengan pemerintah supaya membuat proses dialog ini berhasil," kata pernyataan Suu Kyi, yang telah dalam tahanan rumah selama 12 tahun dari 18 tahun terakhir. Gambari membacakan pernyataan itu di Singapura setelah mengakhiri perjalanan enam hari ke Mynamr, tempat ia ditolak untuk bertemu dengan pemimpin junta Jenderal Than Shwe. Ia sebelumnya mengatakan bahwa ia telah berusaha untuk membuka jalan bagi "pembicaraan substantif" antara para jenderal dan Suu Kyi, yang partainya menang dengan suara amat besar dalam pemilihan 1990 hanya untuk ditolak berkuasa. Gambari telah menuju New York, tempat ia akan memberikan penjelasan pada anggota Dewan Keamanan pekan depan mengenai kunjungan keduanya ke negara Asia Tenggara terkucil itu sejak tindakan keras tersebut -- yang terburuk sejak tindakan keras sebelumnya 1988 ketika sekitar 3.000 orang tewas. AS telah minta jenderal Myanmar untuk menanggapi pernyataan Suu Kyi dan mengatakan "kecewa berat" karena Than Shwe gagal menemui Gambari. "Kami minta junta untuk mendengar seruan Aung San Suu Kyi dan minta (mereka) terlibat dalam pembicaraan yang konstruktif serta mengharapkan mereka akan menemuinya (Suu Kyi) segera," Gordon Johndroe, jurubicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, mengatakan pada wartawan. Jurubicara deplu AS Sean McCormack mengatakan: "Apa yang perlu terjadi di Burma adalah kebutuhan pada pembicaraan demokratis yang serius, berkelanjutan dan damai. Itu sesuatu yang belum kami lihat." Suu Kyi mengatakan pertemuannya 25 Oktober dengan Jenderal Aung Kyi, yang ditunjuk sebagai perantara dengannya, konstruktif dan bahwa ia menanti-nanti lagi pembicaraan tetap. "Saya mengharapkan bahwa tahap konsultasi awal ini akan rampung segera, agar dialog yang berarti dan berbatas-waktu dengan pemimpin SPDC dapat mulai secepat mungkin," kata Suu Kyi dalam pernyataannya. Skeptis Gambari tidak memberikan petunjuk apakah ia membuat kemajuan dalam membujuk junta untuk membuat perjanjian dengan Suu Kyi, atau tidak Televisi negara mengumumkan Jenderal Aung Kyi akan menemui Kuu Kyi Jumat ini untuk kedua kalinya. Televisi itu mengatakan Suu Kyi juga akan diperbolehkan bertemu dengan para pemimpin Liga Nasional untuk Demokrasi-nya pada hari yang sama, untuk pertama kalinya sejak terakhir ia ditahan lebih dari empat tahun lalu. Pemerintah juga mengatakan "tetap berupaya melakukan rekonsiliasi nasional dengan kerjasama yang baik dengan sekjen PBB," katanya. Setelah perjalanan Gambari, saat pemerintah Myanmar menyerang dengan sengit PBB dan menolak pembicaraan yang ditengahi-PBB, ada perasaan skeptis di antara banyak pakar mengenai apakah junta pada akhirnya akan tunduk pada tekanan internasional, atau tidak. "Tidak ada keraguan dalam pikiran saya bahwa rezim ini tidak memiliki keinginan untuk bekerjasama dengan Gambari atau untuk memulai proses pembicaraan politik yang sungguh-sungguh," seorang diplomat di Yangon mengatakan. Satu pernyataan PBB mengatakan Gambari akan kembali ke Myanmar dalam beberapa pekan yang akan datang dan mendesakkan pembicaraan "guna mencapai tujuan yang kita semua bagi; kemakmuran, demokrasi dan penghormatan penuh pada hak asasi manusia". Pada hari sebelum kedatangan Gambari pekan lalu, junta memanggil diplomat PBB di Myanmar untuk menyampaikan padanya bahwa ia telah diusir karena pernyataannya yang mengaitkan unjuk rasa harga BBM Agustus dengan keadaan ekonomi yang menakutkan. Usulan bagi pembicaraan tiga-arah mengenai pembaruan politik yang mencakup Gambari, Suu Kyi dan militer telah ditolak karena dianggap terlalu dini dan junta mencerca PBB, yang mereka tuduh berat sebelah, camputangan dan tunduk pada AS. "Klarifikasi mengenai situasi Myanmar" empat halaman yang dimuat di media negara juga menunjukkan penghinaan pada apasaja kecuali "peta jalan demokrasi" tujuh-langkah junta, yang pemerintah Barat remehkan sebagai pura-pura untuk memperketat cengkeraman para jenderal terhadap kekuasaan. Sejak kudeta 1962, ekonomi Myanmar, salah satu yang berprospek paling cerah di Asia sejak merdeka dari Inggris 1948, telah runtuh di tengah percobaan yang mendatangkan malapetaka dengan sosialisme, korupsi dan lebih belakangan sanksi Barat di negeri sendiri, demikian Reuters.(*)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2007