Jakarta (ANTARA News) - Mantan Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar), Akbar Tandjung, meminta partai belambang pohon beringin itu jangan ragu menerapkan sistem konvensi untuk mencari Calon Presiden (Capres) dari kadernya. "Kemungkinan Kalla untuk menang konvensi jauh lebih besar, jika dibandingkan dengan peluangnya dulu. Jadi, sebaiknya konvensi itu dilakukan Golkar," katanya, di Jakarta, Jumat, dalam peluncuran bukunya yang berjudul "The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi". Menurut pria berusia 62 tahun itu, saat ini M. Jusuf Kalla (JK) selau Ketua Umum Dewan Pimpinan (DPP) Partai Golkar terkesan ragu-ragu dalam memutuskan digunakan atau tidaknya konvensi. "JK alami situasi dilematis, maka dari itu pilihan yang terbaik adalah menunggu hingga tiga bulan menjelang pemilu untuk melihat keadaan," ujarnya. Akbar mengatakan, sebaiknya konvensi diberlakukan karena bermanfaat untuk partai, yaitu dapat mengangkat citra partai berlambang pohon beringin tersebut. Selain itu, katanya, konvensi bermanfaat dalam pemantapan infrastruktur. Jika konvensi tidak lagi diberlakukan, lanjut dia, maka Golkar akan di cap sebagai partai yang tidak konsisten menentukan kebijakan. "Konvensi adalah inovasi dari Golkar. Dengan konvensi, maka infrastruktur partai bergerak dengan dinamis, dan itu merupakan persiapan bagi Golkar untuk menghadapi agenda politik selanjutnya," ujar Akbar. Disinggung tentang pencalonan dirinya sebagai Presiden, Akbar kembali menegaskan, siap maju jika konvensi diberlakukan. Ia juga mengemukakan, meski tidak lagi berkiprah di bawah naungan partai tersebut, Golkar masih bagian dari dirinya. Untuk itu, ia berharap Partai Golkar dapat meraih kemenangan. "Saya tetap Golkar apa pun yang terjadi pada partai ini. Kalau Golkar kalah, saya juga menangis," katanya. Dalam acara peluncuruan buku yang dihadiri sejumlah tokoh politik itu, Akbar mengatakan tidak akan lagi terlibat dalam politik praktis. Namun, ia menyatakan, siap membantu Partai Golkar maupun yang lain, jika diminta nasihat atau pendapat. "Kalau diminta, saya siap untuk memberikan nasihat. Tetapi, kalau diminta untuk memimpin Golkar saya anggap cukup. Waktu musyawarah nasional Golkar, saya katakan bersedia, tetapi ternyata Jusuf Kalla yang terpilih," katanya. Dalam acara peluncuran buku tersebut tampak hadir, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Taufik Kiemas, Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan Soetardjo Surjoguritno, Wakil Ketua MPR Aksa Mahmud, mantan Menkum HAM Hamid Awaludin, Sekjen DPPB Golkar Soemarsono, Ketua Komisi I DPR Theo L. Sambuaga, dan pengamat dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) J. Kristiadi. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007