Singapura (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri (Menlu) Myanmar, Nyan Win, pada Senin mengatakan bahwa negaranya yang diperintah militer akan menandatangani Piagam ASEAN, termasuk komitmen-komitmen dokumen bagi demokrasi dan Hak Asasi Manusia. "Kami setuju dengan piagam itu. Kami akan menanda tanganinya," ujarnya, seperti dikutip DPA. Jaminan itu merupakan yang pertama kali dikemukakan oleh seorang pejabat Myanmar, dan disampaikan kepada wartawan di Singapura menjelang Konperensi Tingkat Tinggi Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (KTT ASEAN). Para pengamat mengatakan, pernyataan itu mengakhiri spekulasi bahwa Myanmar mungkin menolak keras bagian-bagian penting piagam itu. Para menteri luar negeri yang mewakili 10 negara anggota ASEAN membahas rancangan akhir piagam itu menjelang penanda tangannya yang menurut rencana akan dilakukan Selasa. Keraguan tentang sikap Myanmar mengenai piagam itu tetap melekat hampir dua bulan setelah tindakan keras yang berdarah terhadap para pemrotes pro-demokrasi di oleh pemerintahan junta di negeri itu pada September 2007, yang mengejutkan dunia dan adanya seruan bagi ASEAN untuk menangguhkan keanggotaan negara itu. Para pemimpin ASEAN menegaskan bahwa tidak akan ada penangguhan atau pencabutan keanggotaan bagi Myanmar yang diperlakukan sebagai anggota yang tersesat dari satu "keluarga." Sementara itu, Perdana Menteri (PM) Laos, Bouasone Bouphavanh, mengemukakan: "Piagam sekarang, kendati pun tidak paling baik, terhitung sangat bagus." Setelah ditandatangani, piagam itu akan berlaku setelah semua negara anggota, yaitu Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina, Indonesia, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Malaysia, Kamboja dan Myanmar untuk mengesahkannya di parlemen masing-masing. Para pemimpin ASEAN juga akan bertemu dengan sejawat-sejawat mereka dari China, Jepang, Korea Selatan, Australia, India dan Selandia Baru, pada Rabu dalam KTT Asia Timur. Mereka akan mendapat satu penjelasan dari Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sesjen PBB), Ibrahim Gambari, yang mengatakan bahwa Myanmar tidak mencapai pada "saat di mana tidak mungkin dapat kembali lagi ke keadaan semula" bagi rekonsiliasi nasional. Sedangkan, Menteri Luar Negeri (Menlu) Singapura, George Yeo, mengatakan bahwa ASEAN dan mitra Asia Timur blok itu akan menanti penjelasan Gambari. "Jasa-jasa baiknya sangat penting bagi proses rekonsiliasi nasional di Myanmar, dan kami menunggu nya," katanya kepada wartawan sebelum melakukan pertemuan dengan satuan tugas yang menyusun Piagam ASEAN itu, Senin. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007