counter

TNI-Polri komitmen kawal rekapitulasi suara Pemilu

TNI-Polri komitmen kawal rekapitulasi suara Pemilu

Logo pemilu serentak 17 April 2019.(reprensi pihak ketiga) (/)

Kendari (ANTARA) - Jajaran TNI dan Polri di Sulawesi Tenggara komitmen mengawal rekapitulasi suara Pemilu yang saat ini sudah berlangsung di tingkat kecamatan hingga tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kapolda Sultra Brigjen Pol Iriyanto di Kendari, Senin, mengatakan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan menyimpan potensi kerawanan sehingga harus tetap meningkatkan kewaspadaan.

"Personel gabungan TNI-Polri ditambah Linmas yang terlibat mengamankan jalannya pemilihan tersebar pada 7.000 lebih TPS konsisten menjalankan tanggungjawab pengamanan. TNI-Polri mengharapkan kerjasama pemangku kepentingan lain untuk mewujudkan suasana aman dan damai," kata Kapolda Iriyanto.

Pasca pemungutan suara, Polda Sultra menggelar silaturahmi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dihadiri pimpinan partai politik, tokoh lintas agama, organisasi profesi yang mengusung tema "merajut kembali persaudaraan guna menciptakan Sultra yang aman, damai dan sejuk".

Polisi telah mendeteksi beberapa masalah yang berpotensi menyebabkan konflik, yakni netralitas penyelenggara pemilu, berita bohong lewat media sosial dan provokasi peserta pemilu yang tidak puas dengan hasil Pemilu.

Mengantisipasi konflik, Iriyanto meminta pemangku kepentingan lainnya memberikan pencerahan kepada para pihak agar menggunakan ranah hukum yang telah ada, seperti sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) untuk menyelesaikan sengketa.

Meskipun di Sultra tercatat 51 TPS direkomendasikan menggelar pemungutan suara ulang (PSU) namun tahapan pemilihan yang sudah memasuki rekapitulasi tingkat kecamatan terpantau dalam situasi kondusif.

"Potensi gesekan pasca pemungutan suara diprediksi terjadi pada tingkat kabupaten/kota karena ruang kontrol antar-caleg maupun tim sukses sangat terjangkau," katanya.

Bisa dibayangkan kader partai politik yang berburu kursi parlemen tingkat DPR, DPD, DPRD provinsi hingga DPRD kabupaten/kota di Sultra mencapai 6.000 orang sementara peluang yang tersedia hanya sekitar 200 kursi.

Oleh karena itu, diharapkan pimpinan parpol maupun tim sukses tidak mengeluarkan narasi yang memprovokasi karena bertentangan dengan cita-cita demokrasi untuk mewujudkan keutuhan berbangsa.

"Peran tokoh masyarakat, kader partai politik maupun pimpinan partai politik dalam menciptakan suasana damai sangat penting. Mari kita bersama-sama meredam bibit konflik," ujarnya.

Gugatan ke MK merupakan tuntutan masyarakat

Pewarta: Sarjono
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar