Singapura (ANTARA News) - Para kepala negara dan kepala pemerintahan ASEAN mengeluarkan sembilan pernyataan bersama terhadap perkembangan politik di Myanmar, yang antara lain mencegah jangan sampai masalah negara itu menggangu integrasi ASEAN, khususnya pembentukan Piagam ASEAN (ASEAN Charter) dan keberadaan komunitas ASEAN. Pernyataan dibacakan langsung PM Singapura, Lee Hsien Loong, di Hotel Shangri-La usai melakukan Informal Working Dinner bersama pemimpin ASEAN minus Myanmar, yang berlangsung Senin (19/11) malam pukul 20.00 waktu setempat dan berakhir Selasa (20/11) dinihari pukul 00.00. Sembilan pernyataan dibacakan Lee, karena Singapura merupakan pemimpin KTT ASEAN ke-13 yang berlangsung 18-22 November 2007. Para kepala pemerintahan dan kepala negara telah mendiskusikan secara penuh dan terbuka soal isu Myanmar dalam "informal working dinner". PM Myanmar, Thein Sein telah pula secara jelas menggambarkan situasi di dalam negeri Myanmar dan negara itu siap mengatasi situasi di dalam negeri sendiri. PM Thein Sein juga telah menerangkan kepada utusan khusus Sekjen PBB, Ibrahim Gambari yang telah mengunjungi Myanmar selama empat kali. "PM Myanmar menjelaskan bahwa Gambari hanya akan melaporkan kepada Sekjen PBB (Ban Ki-moon, red)) dan East ASEAN Summit, setelah kita melaksanakan "informal working dinner" bersama semua pemimpin," kata Lee, membacakan pernyataan tersebut. Singapura sebagai ketua ASEAN akan memfasilitasi pertemuan antara Gambari dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Pemimpin ASEAN sepakat bahwa ASEAN akan menghormati keinginan Myamnar dan memberikan jalan bagi negara itu berhubungan secara langsung dengan PBB dan komunitas internasional. Para pemimpin mencatat bahwa kunjungan Gambari baru-baru ini telah menghasilkan arah yang tepat. Sebagian besar dari pemimpin berpandangan bahwa Myanmar tidak bisa kembali ke belakang atau diam saja. "Proses dari rekonsiliasi nasional harus berjalan, dan PBB memiliki peran dalam proses perdamaian di Myammar," papar Lee. Seluruh kepala negara dan kepala pemerintahan juga sepakat membuka dialog dengan tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi dan Partai Nasional Demokrasi. Selain mengimbau pembebasan Aung San Suu Kyi dan tahanan politik, para kepala negara juga meminta adanya perdamaian dalam proses transasisi dan demokrasi, serta ASEAN memperhatikan kesulitan-kesulitan ekonomi yang dihadapi penduduk Myanmar. (*)

Copyright © ANTARA 2007