Penyelenggaraan Pemilu 2019 perlu dievaluasi

Penyelenggaraan Pemilu 2019 perlu dievaluasi

Suasana pemungutan suara Pemilu 2019 di Distrik Libarek Wamena, Jayawijaya, Papua, Rabu (17/4/2019). ANTARA FOTO/Yusran Uccang/aww/pri

Pemilu ini perlu menjadi bahan kajian dari teman-teman penyelenggara, mereka perlu mengevaluasi apa yang sekarang mereka dapat
Jayapura (ANTARA) - Tokoh perempuan Papua Melyana R Pugu minta Pemilu 2019 dievaluasi oleh penyelenggara, baik KPU, Bawaslu dan pembuat undang-undang (eksekutif dan legislatif).

"Pemilu ini perlu menjadi bahan kajian dari teman-teman penyelenggara, mereka perlu mengevaluasi apa yang sekarang mereka dapat," kata Melyana R Pugu, yang juga Dosen Hubungan Internasional Fisip Universitas Cenderawasih di Jayapura, Minggu.

Melyana mengatakan, memang benar disatu sisi ketika pemilu serentak itu berhasil berjalan dengan baik, itu sangat baik, namun hasilnya tidak maksimal.

"Di Indonesia ini kan baru pertama kali menyelenggarakan pemilu presidennya dan pemilu legislatif bersamaan," ucapnya.

Dia mengatakan, pemilu kali ini tidak hanya perlu mendapat perhatian dari penyelenggara, tapi juga bagi pembuat undang-undang bahwa ketika penyelenggaraan hasil evaluasinya lebih banyak minor daripada hal-hal positif yang didapat, maka sebaiknya mungkin bisa dipikirkan kembali tentang pemilu serentak.

"Disatu sisi memang ada efisiensi anggaran, afisien waktu dan sebagainya dan mendapat beberapa hasil sekalian yakni dapat hasil presiden, caleg DPR RI hingga caleg kabupaten/kota maupun DPD," tuturnya.

Namun, menurut dia, sumber daya manusia (SDM) di Indonesia belum siap. Dalam pengertian mereka menyiapkan suatu acara besar tetapi disaat bersamaan masyarakat ditingkat bawah belum siap.

"Contohnya perangkat KPPS, sekali pemilu saja cukup setengah mati. Saya mantan anggota KPU Keerom pada 2009-2013 itu penyelenggaraan pemilu di Papua untuk Kabupaten Keerom, itu saja cukup setengah mati dalam pengertian tempat-tempat yang jauh seperti di Skopro, distrik-distrik dan kabupaten yang jauh, itu susah pikul-pikul barang itu untuk sampai ke sana, itu bisa berhari-hari," ujarnya.

Sementara, kata dia, honor mereka kecil sekali, hanya dihitung dari jam kerja selama melaksanakan pekerjaan itu, hitungannya sangat kecil sekali padahal mereka kerja besar.

"Apalagi dengan pemilu sekarang, anggota DPR RI sampai DPR kabupaten/kota, DPD RI, belum lagi presiden, maka perhitungannya bisa sampai pagi," kata Melyana yang kini kandidat doktor di Universitas Padjajaran Bandung.

Menurut dia, jika ditingkat bawah sebagai ujung tombak penyelenggara pemilu tugasnya cukup berat, apalagi tidak diberikan "rasa aman" bagaimana mungkin mereka mau siap.

"Sebenarnya itu bukan pesta, tetapi justru jadi beban, hal ini perlu di evaluasi. Saya lebih tekankan perlu dievaluasi terkait penyelenggaraan pemilu kali ini," katanya.

Melyana yang pernah menjabat anggota Divisi Teknis Kepemiluan KPU Kabupaten Keerom pada 2008-2013 itu menambahkan, disatu sisi mendapat harga yang lebih murah, tetapi disatu sisi itu bukan menjadi pesta demokrasi bagi masyarakat di tingkat bawah, mereka sengsara. Selain itu, TNI/Polri juga jaga keamanan berhari-hari dengan dana yang tidak terlalu besar.

Pewarta: Musa Abubar
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

15 ribu rumah warga NTB jadi penginapan saat ajang Moto GP Mandalika

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar