Kuta (ANTARA News) - Departemen Komunikasi dan Informatika masih terus mematangkan gagasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menginginkan Depkominfo berperan sebagai juru bicara atau "Jubir" pemerintah. "Konsep yang kami tawarkan berbeda dengan masa lalu. Yang sekarang lebih bersifat tugas koordinasi dan mengefektifkan komunikasi pemerintah kepada masyarakat," kata Staf Ahli Menkominfo Bidang Media Massa, Henry Subiakto, Selasa. Pada diskusi "Konsep Government Public Relations/GPR" di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, disebutkan bahwa Presiden Yudhoyono telah meminta Menkominfo Mohammad Nuh, untuk menyiapkan pelaksaan peran "Jubir" pemerintah. Menkominfo kemudian menugaskan Henry Subiakto yang juga Ketua Dewan Pengawas Perum LKBN ANTARA itu, untuk membahasnya dengan para ahli dalam forum diskusi. Diskusi tersebut diantaranya mengundang praktisi komunikasi Edward Depari, Dr Rachmah Ida, dari jurusan komunikasi Unair Surabaya, Chrisma Albanjar yang menjadi salah seorang staf ahli DPR dan staf Khusus Mendiknas Teguh Juwarno, sekaligus sebagai moderator. Henry berharap berbagai masukan soal pelaksanaan tugas juru bicara atau public relations tersebut, akan semakin memudahkan penuntasan konsep "Jubir" pemerintah yang diharapkan segera diterapkan. Berbagai masukan menyarankan Depkominfo tak mengulangi kesalahan masa lalu, melainkan akan lebih banyak melayani atau memberikan menu kepada media massa. Penjelasan pemerintah akan tetap diberikan oleh departemen teknis, sementara Depkominfo melakukan tugas koordinasi dan memudahkan media massa dalam memperoleh akses informasi. Sementara Chrisma Albanjar mengingatkan, kaitan dengan keterbukaan informasi publik yang rancangan undang-undangnya kini juga dalam pembahasan akhir. (*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007