Pertumbuhan ekonomi yang rata-rata sebesar 5 persen seperti saat ini belum cukup kuat untuk mengantarkan Republik Indonesia menjadi negara yang maju dan sejahtera.
Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri DPP Partai Keadilan Sejahtera Handi Risza mengingatkan pemerintah agar gencarnya pembangunan infrastruktur di berbagai daerah tidak sampai melupakan pengembangan industri nasional karena saat ini ada wacana deindustrialisasi.

"Strategi kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam mendorong pembangunan infrastruktur secara masif dan sporadis tapi melupakan pembangunan industri, tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi kemudian menjadikan industri kita tidak banyak perubahan, padahal sudah ada warning dari banyak lembaga, bahwa Indonesia sedang mengalami deindustrialisasi," kata Handi dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Handi mengingatkan bahwa berdasarkan data statistik dari BPS, selama periode 2015-2018 ekonomi Indonesia tumbuh masing-masing sebesar 4,88 persen, 5,03 persen, 5,07 persen, dan 5,17 persen. Bahkan data BPS pada triwulan-I 2019 ekonomi tumbuh 5,07 persen.

Ia berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang rata-rata sebesar 5 persen seperti saat ini belum cukup kuat untuk mengantarkan Republik Indonesia menjadi negara yang maju dan sejahtera.

"Data statistik juga menunjukkan bahwa kontribusi sektor industri manufaktur terhadap PDB juga stagnan. Tercatat hanya sekitar 20,7 persen pada triwulan I 2019 setelah sebelumnya 19,66 persen pada kuartal IV 2018," ucapnya.

Kondisi itu, ujar dia, berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja di dunia industri, dan deindustrialisasi juga dinilai akan mempengaruhi kontribusi sektor perpajakan. Handi juga berpendapat bahwa deindustrialisasi telah menyebabkan produk nasional menjadi kurang kompetitif di pasar internasional.

Sebelumnya Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto optimistis Making Indonesia 4.0 mampu menjadi jembatan untuk mengantarkan target visi Indonesia 2045  menjadi negara dengan perekonomian kuat keempat dunia.

"Bapak Presiden Joko Widodo sudah meluncurkan program 100 tahun Indonesia merdeka. Pada saat itu, Indonesia ditargetkan menjadi negara yang maju dan sejahtera serta lolos dari middle income trap dan naik level sebagai upper middle income country,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Berdasarkan targetnya, Making Indonesia 4.0 akan mewujudkan Indonesia masuk dalam jajaran 10 negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia pada  2030.

“Bahkan, berdasarkan studi dari PricewaterhouseCoopers (PwC), pada 2045 Indonesia akan mampu menjadi negara perekonomian terkuat nomor empat di dunia,” tutur Menperin.

Oleh karena itu, Making Indonesia 4.0, diyakini bakal mendongkrak produktivitas meningkat dua kali lipat. Ini juga turut mengubah orientasi ekonomi saat ini menjadi berbasis inovasi.

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2019