Beijing (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia sangat memperhatikan dan berhati-hati dalam menanggapi isu-isu sensitif China seperti soal Taiwan, Tibet dan Dalai Lama, agar hubungan bilateral kedua negara yang selama ini telah berjalan sangat baik bisa terjaga. "Isu-isu Taiwan, Tibet dan Dalai Lama adalah sensitif dan selama ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah Indonesia," kata Duta Besar RI untuk China, Sudrajat, di Beijing, Minggu. Pemerintah Indonesia selama ini tetap berpijakan dan berpatokan pada "Kebijakan Satu China", dan itu selalu dikumandangkan sebagai nilai dasar dari kebijakan luar negeri yang selama ini dianut "Pada dasarnya pihak Indonesia sangat tegas bahwa kita berbasis pada kebijakan satu China," katanya. Ia menegaskan, Indoensia tidak akan dan tidak pernah mau mencampuri urusan dalam negeri China, khususnya terkait masalah Taiwan dan Tibet, dan menyerahkan kedua masalah itu sepenuhnya kepada pemerintah China. Menurut Sudrajat, kebijakan yang dianut pemerintah Indonesia tersebut sebenarnya sudah sangat jelas dan seringkali disampaikan dalam beberapa kali kesempatan kepada pemerintah China, bahwa kebijakan luar negeri "Kebijakan Satu China" adalah yang dianut. Pemerintah China sendiri, katanya, selama ini juga selalu menghormati kedaulatan dalam negeri Indonesia dengan tidak mencampuri urusan dalam negeri karena hal itu memang sudah menjadi komitmen bersama kedua negara. "Indonesia dan China sudah memiliki komitmen bahwa kedua negara tidak akan mencampuri urusan dalam negeri masing-masing dan kita sama-sama saling menghormati kedaulatan negara," kata Sudrajat. Ia mengatakan, Taiwan memang menjadi masalah yang sangat sensitif bagi pemerintah China dan Indonesia memahamai betul hal itu, sehingga Indonesia tidak ingin menyinggung mengenai hubungan dengan Taiwan di luar konteks hubungan ekonomi, perdagangan, dan investasi. Demikian juga untuk kunjungan pejabat tinggi negara, kata Sudrajat, untuk pejabat paling tinggi setingkat direktur yang hanya bisa mengunjungi Taiwan apabila Indonesia ingin meningkatkan hubungan perdagangan dan kondisi itu tidak berlaku untuk kunjungan pejabat tinggi, misalnya setingkat menteri. "Jadi kita memang harus memahami betul dan hati-hati dalam membina hubungan dengan Taiwan. Selama tidak bersinggungan dengan masalah politik maka hubungan itu sah-sah saja," katanya. Menurut dia, selama ini masih kerap terjadi kunjungan yang sifatnya bisnis yang dilakukan oleh para pengusaha dari kedua negara dan hal itu adalah sah-sah saja, karena kunjungan mereka adalah bertujuan untuk membina hubungan perdagangan atau investasi. Untuk itu, katanya, pengusaha Indonesia yang ingin meningkatkan hubungan ekonomi atau mengundang investor asal Taiwan tidak ada larangan untuk itu. Menurut pemerintah China, Taiwan adalah merupakan salah satu bagian dari negaranya yang tidak terpisahkan, sementara Taiwan menginginkan lepas dari China daratan dan menginginkan menjadi negara merdeka yang berdiri sendiri. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007