Islamabad (ANTARA News) - Benazir Bhutto, mantan Perdana Menteri (PM) Pakistan, dibunuh hanya beberapa jam sebelum dirinya akan mengumumkan bukti bahwa intelijen Pakistan dan para pejabat komite pemilihan umum (pemilu) berencana melakukan kecurangan, kata petinggi partai yang dipimpinnya, Selasa. Benazir --yang hingga tewas memimpin Partai Rakyat Pakistan (PPP) dan pada Minggu (31/12) digantikan putra sulungnya, Bilawal Zardari Bhutto-- dikabarkan akan mengungkapkan laporan tentang satu rencana mencurangi pemilu dalam jumpa pers pada Kamis malam itu. Ia berencana mengungkapkan hal itu setelah memberikan laporan yang sama kepada para anggota parlemen AS yang berkunjung ke Pakistan, kata Senator Pakistan dari PPP, Latif Khosa. Benazir dibunuh dengan senjata api dan serangan bom bunuh diri saat melakukan kampanye pada Kamis siang di kota Rawalpindi. "Bhutto dijadwalkan akan mengungkapkan suatu dokumen yang berisi bukti mengenai rencana curang dari komite pemilu dan Inter-Services Intelligence (ISI) pada malam dia dibunuh," kata Khosa kepada AFP. "Dokumen 160 halaman itu merupakan `noda lainnya pada wajah demokrasi`, dan akan diungkap oleh Bhutto dalam jumpa pers di Islamabad pada 27 Desember, sesudah bertemu dengan dua anggota parlemen AS yang sedang berkunjung," katanya. "Tetapi, hal itu menjadi mustahil karena dia telah dibunuh," ujarnya. Khosa tidak menyebutkan nama anggota parlemen AS yang berkunjung tersebut, sedangkan para pejabat pemerintah Pakistan belum dapat dihubungi. Khosa mengatakan, dokumen itu berisi bukti bahwa ISI, yang berada di bawah kendali militer dan merupakan badan mata-mata utama Pakistan, bersekongkol dengan komite, pemilu dan mantan partai yang berkuasa untuk mengatur hasil pemungutan suara. "Bantuan keuangan yang disediakan AS untuk menyiapkan komputer hasil pemungutan suara telah disalahgunakan," katanya. Dia juga menduga bahwa Pemerintah Pakistan memberikan kontrak pencetakan daftar pemilu kepada kerabat dekat ketua umum partai Liga-Q Muslim Pakistan, yang hingga November 2007 memegang kekuasaan. "Kami mengumpulkan bukti penting tentang kecurangan yang direncanakan dilakukan pada Pemilu 8 Januari dari berbagai sumber lalu memuatnya dalam laporan itu," kata Khosa. Dia tidak mengemukakan apa yang akan dilakukan partainya dengan dokumen tersebut. Juru bicara komite pemilu mengatakan bahwa menyelenggarakan pemungutan suara sesuai jadwal yang ada saat ini "sepertinya mustahil". Pada Rabu, komite tersebut akan mengumumkan tanggal pemilu, yang semula dijadwalkan berlangsung pada 8 Januari 2008, namun ada kemungkinan ditunda menyusul serangkaian kerusuhan pasca-pembunuhan Benazir Bhutto. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2008