Jakarta (ANTARA News) - Operasi Stabilisasi Harga Beras (OSHB) yang dilakukan Perum Bulog untuk mengantisipasi naiknya harga beras di pasaran saat ini dinilai akan lebih efektif jika dilakukan langsung ke konsumen. Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (P2HP) Departemen Pertanian, Djoko Said Damardjati di Jakarta, Jumat menyatakan, dengan sistem yang dilakukan Bulog saat ini yakni menyalurkan beras untuk OSHB melalui pedagang grosir tidak efektif untuk langsung menekan harga beras di pasaran. "Sulit untuk menjamin bahwa beras Bulog yang disalurkan ke pedagang untuk menstabilkan harga tersebut akan dijual dengan harga yang telah ditentukan," katanya. Apalagi, tambahnya, saat ini tidak sedikit para spekulan yang bermain di lapangan dengan menimbun beras karena pada Februari mendatang telah musim panen sehingga ketika mereka mengelontorkan beras pada saat panen harga beras petani akan turun. Djoko mengatakan, penyaluran beras OSHB dari Bulog ke konsumen dapat melalui Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau TNI/Polri yang pernah berjalan pada masa lalu. Jika PNS saat ini jumlahnya sekitar 30 juta orang, tambahnya, dan setiap anggota keluarga PNS mendapatkan jatah 20 kg beras maka beras yang tersalurkan langsung ke konsumen cukup besar, apalagi ditambah dengan keluarga TNI/Polri. "Hal itu tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap upaya penurunan harga beras di pasaran," katanya. Jika penjualan beras ke pasaran berkurang maka harganya dipastikan akan menurun apalagi masyarakat terutama PNS, TNI/Polri telah mendapatkan pasokan beras secara langsung. Sejak Desember 2007 Perum Bulog menggelar OSHB untuk mengantisipasi kenaikan harga beras di pasaran yang mencapai kisaran Rp100-Rp300 per kg di dua kota yakni Medan dan Jakarta. Di DKI Jakarta, OSHB dilakukan untuk kualitas premium dan medium, sementara di medan kualitas 15 persen (medium) masing-masing direncanakan sebanyak 30 ribu ton, dan 20 ribu ton. Selain bisa lebih mengefektifkan OSHB, menurut Djoko Said, penyaluran beras Bulog langsung ke konsumen seperti TNI/Polri dan PNS juga akan mengurangi ulah para spekulan yang melakukan penimbunan beras.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008