Tokyo (ANTARA News) - Perdana Menteri (PM) Jepang, Yasuo Fukuda, pada Rabu mendesak kalangan oposisi untuk mendukung pemulaian kembali satu misi angkatan laut yang mendukung "perang terhadap teror" dipimpin Amerika Serikat (AS). Tetapi, kalangan oposisi yang menguasai sidang resmi pertama parlemen sejak Fukuda memangku jabatan pada September 2007 menyatakan bahwa menolak mengalah dan mengatakan, pengiriman itu melanggar konstitusi damai Jepang. Jepang pada November 2007 mengakhiri misi di Samudra India guna memberikan dukungan pengisian bahan bakar untuk pasukan koalisi pimpinan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di Afghanistan, setelah kalangan oposisi menolak perpanjangan undang-undang itu. Parlemen diperkirakan akan memulai kembali misi itu dalam hari-hari mendatang, sementara itu pihak koalisi Fukuda masih memiliki satu mayoritas besar di majelis rendah parlemen yang punya kekuasan kuat. Fukuda, yang berjuang dalam pemungutan suara itu setelah serangkaian skandal, mengatakan misi angkatan laut itu , bantuan utama Jepang bagi "perang terhadap teror" dilakukan setelah serangan 11 September 2001, menguntungkan masyarakat internasional. "Sebagai satu masalah prinsip,itu adalah satu kegiatan membangun perdamaian internasional yang menetapkan tidak menggunakan kekuatan militer," kata Fukuda dalam sebuah debat televisi dengan pemimpin oposisi Ichiro Ozawa. Koalisinya menilai bahwa negara ekonomi terbesar kedua dunia itu perlu memainkan satu peran dalam keamanan global kendatipun tetap melaksanakan konstitusi pasca Perang Dunia II , berdasarkan mana Jepang tetap selamanya meninggalkan hak untuk melancarkan perang. "Ini bukan satu masalah konstitusi. Kita tidak menggunakan kekuatan militer di Samudra India," kata Fukuda. Ia menimpali, "Kita tidak akan menggunakan ini terhadap negara manapun. Ini adalah satu kegiatan sangat bermakna. Ada bidang-bidang untuk dibicarakan , jadi saya dengan tulus meminta kerjasama anda." Majelis rendah yang dikuasai pemerintah pada 13 Nopember menyetujui sebuah rancangan undang-undang untuk memulai kembali misi itu. Berdasarkan konstitusi, rancangan undang-undang itu harus dikembalikan ke majelis rendah jika majelis tinggi yang dikuasai oposisi tidak melakukan tindakan dalam 60 hari , yang adalah hari Jumat. Sementara itu, Fukuda berjuang untuk memulai kembali misi itu , satu survai, Minggu menunjukkan bahwa hanya 33 persen dari para pemilih mendukung Partai Demokrat Loberalnya , yang memerintah Jepang kecuali 10 bulan sejak didirikan tahun 1955. Pemerintah Jepang dihantam serangkaian kontroversi termasuk skandal penyogokan di kementerian pertahanan dan pertikaian menyangkut uang ganti rugi kepada para korban darah yang tercemar hepoatitis C, demikian laporan AFP. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2008