Bangkok (ANTARA News) - Perdana Menteri (PM) Thailand yang didukung militer, Surayud Chulanontpada, pada Rabu mengatakan bahwa dia bersedia untuk mengadakan pembicaraan dengan istri mantan PM Thaksin Shinawatra dalam rangka mendapatkan cara untuk memecahkan permusuhan politik di negara tersebut. Chulanont, yang dipilih sebagai PM setelah Thaksin ditumbangkan militer pada September 2006, mengatakan bahwa dia bersedia untuk bertemu dengan Pojaman Shinawatra, setelah kepulangannya yang mengejutkan ke kerajaan tersebut, Selasa. "Pembicaraan-pembicaraan yang baik-baik yang bisa membantu saling pengertian kita masing-masing, dan hal itu diharapkan bisa menjadi cara pemecahan terhadap berbagai persoalan," katanya kepada para wartawan. Namun, dia mengatakan bahwa Pojaman belum mengontaknya atau kepada para pejabat senior lainnya sejak kedatangannya di Bangkok, setelah lebih dari enam bulan mengasingkan diri bersama suaminya, Thaksin, di luar negeri. Segera setelah tiba di Bangkok, Pojaman diamankan oleh kepolisian untuk mendengarkan tuduhan-tuduhan korupsi dalam dua kasus yang didakwakan kepadanya dan suaminya. Dia dibebaskan dengan uang jaminan senilai enam juta baht (178.000 dolar Amerika Serikat/AS), dan diperintahkan untuk meninggalkan negara tanpa izin. Pada saat setelah kudeta, dia mengadakan pertemuan dengan Prem Tinsulanond, mantan PM Thailand yang juga seorang penasehat terkemuka kerajaan yang dipandang sebagai dalang pengambil-alihan militer. Surayud mengatakan bahwa dia tidak tahu jika Pojaman akan diterima dalam pertemuan lain dengan Prem, yang secara luas dipandang sebagai suara umum di negara yang dikendalikan Raja Bhumibol Adulyadej ini. Pojaman kembali ke Thailand lebih dari dua pekan yang lalu setelah sekutu-sekutu politik Thaksin yang berhimpun dalam Partai Kekuatan Rakyat (PPP) menang dalam pemilihan umum, yang meraih hampir separoh dari kursi di parlemen. Namun, Komisi Pemilihan Umum Thailand yang dibentuk oleh militer telah membuka penyelidikan lusinan surat suara palsu yang dikhawatirkan bisa mengancam partai tersebut untuk membentuk satu pemerintah koalisi, demikian laporan AFP. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2008