Kuala Lumpur (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat membentuk tim yang mencakup tokoh terkemuka (Eminent Person Group) yang terdiri atas pakar, kelompok generasi muda, tokoh masyarakat, ulama, budayawan, tokoh wanita dan cendekia guna menciptakan saling pemahaman dan saling pengertian kedua negara. "EPG bertugas dan bertanggung jawab memberi arahan, kebijakan bagi pemimpin kedua negara mengenai upaya-upaya peningkatan hubungan bilateral di masa datang," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada konferensi pers bersama PM Malaysia Abdullah Badawi, seusai Pertemuan Konsultasi Tahunan Indonesia-Malaysia, di Kuala Lumpur, Jumat. Menurut Presiden, sekalipun kedua negara adalah bertetangga, serumpun dan sama-sama berpenduduk mayoritas Muslim, tidak bisa dipungkiri hubungan kedua negara bisa mengalami pasang surut sehingga harus tetap dijaga dan dipelihara. Pembentukan EPG ini merupakan salah satu usulan Indonesia sebagai "strategic goals" (tujuan strategis, red) dalam meningkatkan hubungan kerjasama di segala bidang, seperti mengatasi masalah ketenagakerjaan, illegal logging, kebudayaan, masalah perbatasan, yang dibawa melalui perundingan untuk dicarikan jalan keluarnya. PM Badawi mengatakan menyambut baik usulan pembentukan EPG, sehingga dapat ditemukan cara terbaik menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi kedua negara. "Masing-masing negara akan menempatkan tujuh tokoh di EPG yang mewakili bidang masing-masing," kata Badawi. Sementara itu, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik menjelaskan usulan pembentukan EPG semula hanya untuk membahas masalah saling klaim kesenian yang sempat meruncing antar dua negara. "Namun program pembentukan EPG diterima kedua delegasi dan pemimpin negara untuk dijadikan sebagai terobosan mengatasi berbagai friksi di seluruh bidang," kata Jero. Saat memberi keterangan pers, kedua pemimpin negara masing-masing didampingi para pejabat pemerintahan. Presiden Yudhoyono didampingi antara lain Menko Polhukkam Widodo AS, Menlu Hassan Wirajuda, Mendag Mari E. Pangestu, Menteri Kehutanan MS Kaban, Menakertrans Erman Suparno, Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso, Kapolri Jenderal Polisi Sutanto, Kepala BKPM Ahmad Lutfi. Menurut Kepala Negara, dalam enam bulan terakhir hubungan bilateral RI-Malaysia menghadapi tantangan yang jika kurang ditangani serius, maka akan menimbulkan situasi yang kurang kondusif bagi pengingkatan hubungan kerja sama bilateral. Hal itu karena kedua bangsa ini sedang mengalami alih generasi dari generasi tua yang sesungguhnya telah menunjukkan hubungan yang begitu mesra. Untuk terus menumbuhkan saling pemahaman akan keberagaman dan kekayaan budaya kedua negara misalnya, Presiden memandang pentingnya menghidupkan kembali program Titian Muhibah, dengan melibatkan media televisi dan radio kedua negara. Selain itu, juga perlu semacam dialog intermediasi dengan melibatkan kalangan media massa kedua negara yang diharapkan dapat saling bertukar pikiran dan pemahaman mengenai arti penting peningkatan hubungan kerja sama kedua negara. "Ketegangan hubungan bilateral tidak jarang dipicu pemberitaan media massa yang terkesan kurang berimbang dan cenderung eksesif (berlebihan, red) mengenai suatu keadaan atau masalah bilateral yang ada," kata Presiden. Pertemuan Konsultasi Tahunan Indonesia-Malaysia merupakan pertemuan rutin yang membahas segala tantangan dan peluang bagi pengembangan dan peningkatan hubungan bilateral yang saling menguntungkan, dengan semangat penuh keterbukaan dan persahabatan. Pertemuan tahun 2006 dilakukan pada 12-13 Januari, di Bukittinggi, Sumatera Barat, namun pada 2007 pertemuan tidak dilakukan karena kesibukan pemerintahan kedua negara, sehingga pertemuan digelar di Kuala Lumpur 10-12 Januari 2008. Sedangkan pertemuan konsultasi berikutnya dijadwalkan digelar di Indonesia, pada awal 2009. (*)

Copyright © ANTARA 2008