Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2008
PPP Usul Parpol Dapat 15 Persen di DPR Bisa Calonkan Presiden
- Jumat, 11 Januari 2008 19:30 WIB
Jakarta (ANTARA News) - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai syarat partai politik yang bisa mengajukan calon presiden adalah yang meraih 15 persen suara di DPR realistis dan moderat.
"PPP masih menganggap 15 persen adalah angka yang moderat dibanding usulan persyaratan 25 persen," kata Ketua Umum PPP Suryadharma Ali di Jakarta, Jumat.
Pertimbangan lainnya adalah dengan persyaratan minimal 15 persen tersebut sangat dimungkinkan munculnya kandidat presiden yang lebih banyak sehingga masyarakat pun memiliki keleluasaan memilih calon-calon alternatif.
Selain itu, Suryadharma juga merasa khawatir jika usulan persyaratan minimal suara parpol di parlemen sebanyak 25 persen sebelum mencalonkan presiden, maka bisa terjadi tidak ada satupun partai yang memenuhi syarat.
"Kita khawatir jika dipaksakan tidak ada satupun partai yang memenuhi syarat," katanya.
Sebelumnya sejumlah parpol besar mengusulkan agar parpol yang boleh mencalonkan presiden dinaikkan perolehan suaranya menjadi 25 persen.
Sementara itu dalam sambutannya pada pembukaan Rakernas PPP bidang Ekonomi, Suryadharma mengungkapkan bahwa berdasarkan perkiraan KPU jumlah pemilih pada tahun 2009 adalah 168 juta, yang berarti terdapat tambahan pemilih pemula sebesar 20 juta orang.
"Dengan asumsi persentase golput yang sama dengan pemilu 2004 sebesar 23 persen, maka suara sah pada pemilu 2009 diperkirakan berjumlah 129 juta," katanya.
Di pemilu legislatif 2009, Suryadharma menegaskan, PPP telah menargetkan perolehan suara nasional sebesar 15 persen atau sebanyak 19,4 juta suara.
Dengan perolehan partai berlambang Ka'bah itu secara nasional sebesar 9,3 juta suara pada pemilu 2004, berarti pula PPP membutuhkan tambahan 10,1 juta suara lagi.
Pada bagian lain sambutannya, Suryadharma menegaskan bahwa berpartai politik bukan hanya untuk menduduki jabatan politik.
Menurut dia, berpartai itu berarti mengolah kedekatan informasi-informasi publik yang diperoleh dari tangan-tangan pertama pemegang kekuasaan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
"Berpartai berarti mengawasi dan memastikan secara seksama program-program pemerintah jatuh kepada tangan yang berhak, bukan kepada petualang-petualang di tingkat lokal yang lebih sering memanfaatkan bantuan untuk kepentingan sendiri," katanya. (*)
