Jakarta (ANTARA News) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyarankan, agar DPR membentuk panitia kerja permanen yang dikenal dengan "Public Accountability Committee" (Komite Akuntabilitas Publik/KAP) untuk menangani tindak lanjut temuan BPK. "Percepatan perbaikan sistem keuangan negara juga memerlukan dorongan dari DPR dan DPRD sebaga pemegang hak bujet, agar pemerintah mempercepat implementasi rekomendasi pemeriksaan BPK," kata Ketua BPK, Anwar Nasution, di Jakarta, Senin. Dia mengatakan, selama ini tindak lanjut atas temuan BPK lambat ditindaklanjuti, seperti pada kasus dugaan aliran dana BI dan dugaan penggelapan pajak oleh Asian Agri. "Banyak sekali KAP hasil pemeriksaan BUMN yang tidak benar. Inilah yang kita ingin koreksi. Kita berkali-kali lapor ke Depkeu dan menyarankan agar surat izin KAP yang nakal dicabut, namun tidak ada juga reaksi dari Depkeu," katanya. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2008