Dubai, 20/1 (ANTARA/Reuters) - Pejabat dari lebih dari 20 negara yang mengimpor dan mengekspor tenaga kerja bertemu di Abu Dhabi, Minggu, untuk membicarakan peraturan pasar bagi pekerja migran Asia di tengah seruan yang meningkat bagi perlindungan mereka dari perlakuan kejam. Pekerja Asia telah memenuhi semua jenis pekerjaan pembangunan, rumah tangga, eceran, manufaktur dan pertanian yang berupah-rendah di Teluk, sering melebihi (jumlah) warga negara itu. Masalah hak pekerja pendatang itu telah menjadi pusat perhatian dalam beberapa bulan belakangan ini karena melemahnya dolar berarti nilai nyata dari uang bayaran mereka telah menurun. Kebanyakan dari mereka dibayar dalam mata uang Teluk yang terkait-dolar dan masalah itu telah menimbulkan pemogokan dan kerusuhan di Dubai. Pertemuan dua hari yang diselenggarakan dengan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) itu mencakup ke 10 negara Asia yang mengekspor pekerja, yang bertemu di bawah apa yang dikenal sebagai Proses Kolombo untuk membicarakan kontrak pekerja migran mereka. Itu adalah pertama kali bahwa negara penerima tenaga kerja menjadi tuan rumah pertemuan yang akan membawa bersama rekan pengimpor tenaga kerja Arab Teluk dan juga Yaman, Malaysia, Singapura dan Korea Selatan. Human Rights Watch minta para pejabat dalam satu pernyataan untuk membicarakan "pelanggaran yang meluas terhadap hak pekerja", dan mengatakan pelanggaran itu mencakup upah yang tak dibayar, penyitaan paspor, kecurangan dalam perekrutan dan, dalam beberapa kasus, kekerasan fisik. "Ini membesarkan hati bahwa wakil dari negara yang mengirim dan menerima pekerja pendatang akan duduk di meja yang sama," kata Nisha Varia, peneliti senior bagian hak asasi manusia wanita Human Rights Watch, kepada Reuters. Negara-negara Arab Teluk, yang memiliki penduduk nasional kecil, selama beberapa dasawarsa telah menyandarkan diri pada pekerja migran sementara untuk memenuhi pekerjaan yang diciptakan oleh pertumbuhan cepat yang dipanaskan-minyak. Wanita dari negara Asia selatan termasuk Sri Lanka, Indonesia dan Filipina bekerja sebagai pembantu dan pengasuh anak untuk pada keluarga di Timur tengah dan negara Asia yang kaya. Pekerja Asia selatan, sebagian besar dari India dan Pakistan, membentuk kekuatan ledakan pembangunan di Dubai, yang menyaksikan negara itu membangun sejumlah pulau dan pencakar langit tertinggi dunia. Pembicaraan akan berpusat pada hak buruh, perlindungan pembayaran di negara asal dan tujuan serta kerjasama multilateral dalam putaran kontrak dan informasi pasar tenaga kerja. Human Rights Watch mendesak para pejabat untuk menetapkan perlindungan yang sama bagi pekerja domestik berdasar undang-undang tenaga kerja dan pembaruan sistim usaha yang membuat sulit bagi pekerja untuk mengubah pekerjaan atau meninggalkan negara itu tanpa izin. Mereka juga minta negara asal untuk memonitor badan perekrutan dan negara penerima-tenaga kerja untuk memberi akses migran ke pengadilan. (*)

Copyright © ANTARA 2008