Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2008
DPR Desak Pemerintah Kerahkan Segala Upaya Capai Swasembada Pangan
- Selasa, 22 Januari 2008 21:29 WIB
Jakarta (ANTARA Mews) - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak pemerintah mengerahkan segala daya upaya untuk mencapai swasembada pangan, terutama dalam sejumlah komoditas tertentu yang dinilai strategis bagi ketahanan pangan.
Sekjen DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan pada Raker Gabungan sejumlah menteri ekonomi dengan Komisi VI DPR-RI, di Jakarta, Selasa, meminta pemerintah menentukan sejumlah komoditas yang ditargetkan harus mencapai swasembada.
"Kita harus sepakat dulu, bahan pokok apa yang kita swasembadakan," ujarnya. Hal itu dikemukan terkait penilaiannya bahwa diantara Menteri dan pejabat setingkat menteri belum ada kesepahaman mengenai komoditas yang harus diswasembadakan.
Hadir dalam Raker Gabungan tersebut Mentan Anton Apriyantono, Mendag Mari E Pangestu, Menperin Fahmi Idris, Meneg Koperasi dan UKM, Suryadharma Ali serta Dirut Perum Bulog Mustafa Abubakar, beserta pejabat eselon I mereka.
Zulkifli mengatakan, bila pemerintah telah menyepakati sejumlah komoditas yang harus diswasembadakan, maka pemerintah harus membiayai dan mengerahkan segala daya upaya untuk mencapai tujuan tersebut.
"Kalau pemerintah sudah sepakat mengenai bahan pokok yang diswasembadakan, maka semua biayanya harus ditanggung pemerintah. Jangan petani yang harus menghadapi pasar global," ujar anggota Komisi VI DPR-RI itu.
Ia juga meminta pemerintah melakukan koordinasi yang kuat antara Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Bulog, Menko Perekonomian, dan kementerian pendukung lainnya untuk membangun sistem komoditas pangan yang baik.
Terkait dengan harga komoditas kedelai yang terus meningkat, Zulkifli menilai para importir besar melakukan kartel, sehingga harga kedelai naik terus meskipun harga di pasar internasional pernah turun.
"Untuk mengetahui lebih jauh, maka KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) sebagai lembaga negara wajib menindaklanjuti indikasi kendali harga oleh pelaku yang bersifat oligopolis tersebut," katanya.
Oleh karena itu, Zulkifli juga mendesak pemerintah tidak melakukan kebijakan pembiaran terhadap komoditas kedelai agar industri hilir kedelai bisa berkembang, disamping membangun sistem produksi kedelai yang intensif, efisien, dan produktif.
Hal senada dikemukakan sejumlah anggota Komisi VI DPR-RI lainnya. Mereka menilai pemerintah tidak mampu menjaga stabilitas pasokan bahan pokok di Indonesia, sehingga harga produk pangan terus meningkat.(*)
