Jakarta (ANTARA News) - Pengamat politik dari Ohio State University (OSU) Columbus Amerika Serikat, Profesor Bill Liddle, mengatakan demokrasi di Indonesia masih baru dan perlu terus diperbaiki termasuk masalah korupsi. "Yang perlu dibenahi korupsi. Korupsi adalah masalah yang paling sulit dihadapi sistem demokrasi di Indonesia," kata Liddle dalam Peluncuran Buku "Dari Columbus untuk Indonesia 70 Tahun Profesor Bill Liddle dari Murid dan Sahabat" di Jakarta, Senin malam. Liddle menjelaskan bahwa arti pokok demokrasi adalah masyarakat memilih pejabat dan pejabat bertanggung jawab lima tahun kepada masyarakat. "Tapi kalau yang mereka lakukan sebagai pejabat tidak mencerminkan aspirasi masyarakat, melainkan uang, tentu saja itu bukan demokrasi yang efektif," katanya. Oleh karena itu, jika masyarakat Indonesia sudah percaya bahwa semuanya dikorupsi, maka makin lama makin hilang kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Namun, Liddle yakin bahwa demokrasi di Indonesia sedang terkonsolidasi, dengan arti tidak menghadapi ancaman pokok lagi. Arti terkonsolidasi lainnya adalah, jika setiap lima tahun di tingkat nasional dilakukan pemilihan umum presiden misalnya Susilo Bambang Yudhoyono terpilih kembali, maka dia tidak akan turun seperti masa Soeharto yang bukan presiden demokratis. Menurutnya, Presiden Yudhoyono adalah Presiden pertama yang dipilih langsung, sedangkan Megawati dan Gus Dur tidak lebih dari perdana menteri dalam sistem parlementer dan gampang diganggu oleh parlemen. "Tapi kalau SBY adalah Presiden pertama yang betul-betul dipilih dalam sistem presidensil. Saya kira masih terlalu awal kalau ingin melihat segi kebijakan," katanya. Namun, ia berharap sejak awal Presiden SBY bisa bergerak lebih agresif, karena Presiden Yudhoyono mendapat mayoritas 61 persen. "Tapi, dia bertindak seakan-akan cuma 50 persen tambah satu dan dia takut sekali, hilang dukungan. Padahal dia dukungannya banyak sekali dan dia bisa manfaatkan itu," katanya. Ia menegaskan, demokrasi di Indonesia sudah ada dan tinggal mengembangkannya. Memang, demokrasi di Indonesia masih baru, masih dalam masa percobaan, sistem kepartaian belum berkembang dengan baik, dan pilkada baru dilakukan untuk pertama kali. "Jadi jangan mengharapkan demokrasi yang sempurna," katanya.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2008