Jakarta (ANTARA News) - Pemeritah menyatakan akan mempercepat perumusan dan penyusunan APBN-P (Perubahan) 2008 untuk mengantisipasi defisit yang diperkirakan mencapai 4,2 persen. Wakil Presiden Jusuf Kalla ditemui usai Shalat Jumat di kantornya di Jakarta mengatakan, pemerintah telah membicarakan percepatan APBN-P itu dengan DPR. "Kami sudah bicarakan dengan DPR untuk percepatan itu." Menurut Kalla, pemerintah dan DPR telah berunding untuk membahas asumsi-asumsi baru penyebab defisit anggaran, termasuk upaya-upaya mengatasinya terutama pengurangan subsidi hingga defisit akan berada di bawah tiga persen. Sebelumnya pemerintah minta persetujuan DPR untuk mengubah asumsi ekonomi penyusunan APBN 2008 lebih awal dari biasanya. Langkah ini dilakukan karena kondisi perekonomian yang menyangkut rakyat telah masuk kategori darurat, terutama terkait situasi pangan. "Ada inpres mengenai situasi pangan, kondisi masyarakat, kemudian perubahan asumsi makro yang mungkin sangat fundamental," kata Menkeu Sri Mulyani. Perubahan yang diusulkan pemerintah terutama menyangkut perhitungan minyak dan gas antara lain target produksi yang semula 1,034 juta barel/hari menjadi 910 ribu barel per hari. Juga perubahan harga minyak dari 60 dolar AS menjadi 80 dolar AS per barel, volume BBM bersubsidi dari 35,9 juta kiloliter jadi 39 juta kiloliter. Jika tidak ada langkah pengamanan, defisit APBN bisa mencapai Rp185,4 triliun atau 4,3 persen dari produk domestik bruto (PDB), namun jika ada pengamanan hanya 2,1 persen atau Rp89,1 triliun. Pendapatan negara dengan langkah pengamanan mencapai Rp825,8 triliun, tanpa pengamanan hanya Rp786,4 triliun. Belanja dengan pengamanan Rp914,9 triliun tanpa pengaman Rp971,8 triliun. Subsidi membengkak menjadi Rp116,8 triliun dengan pengamanan Rp106,8 triliun.(*)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2008