Selain antisipasi melalui sekolah iklim, kami juga mendorong petani untuk ikut asuransi pertanian.
Gunung Kidul (ANTARA) - Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan mengikutkan sebanyak 20 petugas penyuluh pertanian dalam pelatihan sekolah iklim yang diselenggarakan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Yogyakarta dalam menghadapi anomali cuaca.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Gunung Kidul Bambang Wisnu Broto di Gunung Kidul, Minggu, mengatakan sejak dua tahun terakhir, ada fenomena anomali cuata, yakni musim hujan datang terlambat dan musim kemarau datang lebih cepat.

"Kami berharap petugas yang mengikuti pelatihan sekolah iklim dapat diterapkan di Kabupaten Gunung Kidul dalam menghadapi anomali cuaca, sehingga petani tidak merasakan dampaknya," kata Bambang.

Ia juga berharap hasil dari pelatihan ini petugas lapangan bisa mengetahui tanda-tanda dan cara antisipasi saat terjadi anomali cuaca. Ilmu yang didapatkan ini juga bisa diinformasikan kepada petani sehingga tidak mengalami kerugian akibat adanya perubahan iklim secara cepat.

"Selain antisipasi melalui sekolah iklim, kami juga mendorong petani untuk ikut asuransi pertanian. Jadi, saat terjadi kegagalan panen bisa mendapatkan ganti rugi," katanya.

Bambang mengatakan dalam anomali cuaca yang saat ini terjadi, yakni 400 hektare tanaman pertanian mengalami kekeringan yang tersebar di 10 kecamatan. Hal ini dikarenakan musim kemarau datang lebih cepat.

Menurutnya, kejadian lahan mengering di masa tanam kedua harus dijadikan pelajaran bersama. Salah satu upaya yang dilakukan dengan mengirimkan 20 petugas untuk mengikuti pelatihan sekolah iklim yang diselenggarakan oleh BMKG DIY. “Rencananya sekolah iklim dilaksanakan selama tiga hari mulai 25-27 Juni mendatang," katanya,

Sementara itu, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Gunung Kidul Raharjo Yuwono mengatakan minat petani untuk ikut dalam asuransi tani masih sangat rendah. Pada 2018 tidak ada satu pun petani yang ikut dalam program asuransi pertanian.

"Kami akan mengintensifkan sosialisasi terkait dengan partisipasi asuransi pertanian kepada masyarakat. Ada persyaratan agar petani mau ikut asuransi pertanian, salah satunya luas lahan minimal satu hektare," katanya.

Baca juga: BMKG: Pertanian responsif tingkatkan produktivitas hingga 30 persen
Baca juga: Indonesia latih 7 negara "Colombo Plan" soal pertanian responsif
Baca juga: Kementan siapkan inovasi teknologi hadapi perubahan iklim

Pewarta: Sutarmi
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2019