Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mempertimbangkan menerima tawaran pinjaman lunak dari Bank Dunia, sebagai salah satu alternatif dalam mencari dana yang dibutuhkan untuk menangani permasalahan banjir di ibukota. "Memang sudah ada beberapa pembicaraan untuk membuka kemungkinan meminjam soft loan (pinjaman lunak) dari World Bank (Bank Dunia)," kata Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, di Balaikota Jakarta, Rabu. Gubernur menegaskan, pihaknya hanya menginginkan model pinjaman lunak karena hal tersebut adalah untuk pembangunan infrastruktur ibukota. Bila menggunakan model pinjaman lunak, ujar Fauzi, maka waktu pengembalian pinjamannya dapat lebih lama dan dengan tingkat suku bunga yang jauh di bawah dari suku bunga komersial. Ia juga mengatakan, langkah untuk meminjam kepada Bank Dunia juga harus DIkoordinasikan terlebih dahulu dengan pemerintah pusat. "Andai saya mau pinjam, tetapi pemerintah pusat tidak mau, maka tidak akan ketemu," katanya. Fauzi memaparkan, pihaknya sebenarnya tidak ingin meminjam dari Bank Dunia, karena masih ada opsi lainnya yaitu meminta dana dari APBN kepada pemerintah pusat. Sebelumnya, Fauzi Bowo pada Selasa (5/2) mengatakan, pihaknya akan meminta bantuan dana kepada pemerintah pusat untuk membenahi drainase kota, karena hal tersebut membutuhkan tambahan anggaran dana yang mencapai triliunan rupiah. "Kami sudah merundingkan mengenai (tambahan anggaran dana) itu dengan Departemen PU dan Bappenas," katanya. Namun, ujar dia, bila hal itu masih sukar untuk direalisasikan, maka Pemprov DKI juga memiliki niatan untuk mengambil tawaran yang datang dari Bank Dunia. Fauzi juga mengatakan, keinginan untuk mengambil tawaran dari Bank Dunia itu juga masih belum dapat dipastikan, karena harus menyesuaikan diri dengan "cash flow" dana yang dimiliki Pemprov DKI. Dalam beberapa kesempatan, Gubernur juga mengatakan dana yang dibutuhkan untuk melakukan pengerukan seluruh saluran di ibukota adalah Rp1,2 triliun, yang tidak mungkin bisa dilakukan bila hanya mengandalkan APBD DKI. Perbaikan sistem drainase itu juga mencakup revitalisasi Banjir Kanal Barat dan menghilangkan hambatan aliran air dari sungai ke muara, serta melakukan normalisasi fungsi waduk, antara lain Waduk Pluit seluas 80 hektare yang hanya dapat difungsikan sekitar 70 hektare akibat banyaknya bangunan liar. (*)

Copyright © ANTARA 2008