Sydney (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda diterima Perdana Menteri Australia, Kevin Rudd, di Sydney, Jumat sore, untuk membicarakan berbagai masalah sejalan dengan semangat tinggi pemerintah kedua negara dalam mengembangkan kedekatan hubungan bilateral yang lebih baik di masa mendatang. Pertemuan keduanya berlangsung di Gedung "Commonwealth Parliamentary Office" selama sekitar satu jam atau 30 menit lebih lama dari waktu yang telah ditentukan sebelumnya oleh pihak Australia. Seusai pertemuan, kepada wartawan Indonesia, Menlu Wirajuda mengatakan, ia dan PM Rudd membicarakan perihal bagaimana mengembangkan kedekatan hubungan kedua negara secara lebih baik, kendati hubungan RI-Australia senantiasa baik di bawah pemerintahan Partai Buruh. Dikatakannya, Indonesia senantiasa memandang penting integrasi Australia secara lebih intensif di kawasan Asia, khususnya Asia Timur, sehingga sejak awal Indonesia mendukung keikutsertaan Australia, Selandia Baru dan India ke dalam KTT Asia Timur sehingga mewujudkan ASEAN Plus Enam, yakni 10 negara anggota Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara plus Jepang, Korea Selatan, China, Australia, Selandia Baru, dan India-red.). Karena itu, integrasi Australia ke dalam kawasan diharapkan dapat dilakukan secara lebih intensif dan hal ini juga sejalan dengan salah satu pilar kebijakan politik Australia di bawah pemerintahan PM Rudd. Menlu Wirajuda lebih lanjut mengatakan, hubungan Indonesia-Australia yang baik juga bisa dilihat sebagai pilar dalam konteks bagaimana setidaknya menciptakan keseimbangan internal dalam bangunan kawasan Asia Timur. Dalam pertemuan itu, disinggung pula bagaimana menindaklanjuti hasil pertemuan PBB tentang perubahan iklim (UNFCCC) di Bali, Desember 2007 lalu, yang tertuang dalam "Peta Jalan Bali" (Bali Roadmap). Indonesia, kata Menlu Wirajuda, memandang langkah PM Rudd meratifikasi Protokol Kyoto Desember 2007 lalu sebagai suatu keputusan yang tepat waktu dan membantu mengubah keseimbangan ke arah dukungan yang lebih luas bagi satu kesepakaan global tentang perlunya "Bali Roadmap". Tantangan selanjutnya adalah bagaimana tindaklanjutnya dan bagaimana memelihara momentum, seperti kerja sama antar negara-negara pemilik hutan tropis dengan negara-negara industri maju. Di sela KTT Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Sydney, September 2007 lalu, pemerintah kedua negara juga sudah menandatangani nota kesepahaman tentang reforestasi hutan di Indonesia, khususnya hutan Kalimantan, katanya. Indonesia berkeinginan hal ini bisa diwujudkan dan kerangka UNFCCC dapat semakin mendorong negara-negara maju untuk mendukung upaya reforestasi tanpa harus menunggu tahun 2012 karena hasilnya dapat segera dilihat. Menlu Wirajuda mengatakan, respons PM Rudd positif dan pemerintah kedua negara sepakat untuk mengambil inisiatif bersama dalam konteks global, termasuk KTT Kelompok Delapan (G-8 Summit) yang akan berlangsung di Hokkaido, Jepang, pertengahan 2008. Masalah travel advisory Menyinggung apakah masalah peringatan perjalanan (travel advisory) sempat disinggungnya dalam pertemuan dengan PM Rudd, ia menjelaskan, ia tidak menyinggung kembali masalah tersebut karena sudah menyampaikannya saat bertemu Menlu Stephen Smith di Perth sehari sebelumnya (7/2). Smith merespons secara umum masalah "travel advisory" yang dipandang Indonesia menghambat upaya bersama kedua pemerintah mewujudkan pemahaman dan hubungan yang lebih baik di tingkat rakyat, katanya.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008