Ternate (ANTARA News) - Sejumlah kalangan di Maluku Utara (Malut) menduga teror bom yang terjadi di Ternate kemarin (11/2), terkait dengan kian ruwetnya penyelesaian kasus pemilihan kepala daerah (pilkada) di provinsi itu. "Saya menduga teror bom yang terjadi di Ternate kemarin itu, terkait dengan semakin ruwetnya penyelesaian kasus pilkada Malut," kata seorang aktivis organisasi kemasyarakatan di Malut, Djafar, SPd di Ternate, kemarin. Di Ternate, Senin terjadi dua kali teror bom, yakni pelemparan bom di rumah dinas Ketua Pengadilan Tinggi Malut, Kamaruddin Urip, SH dan peletakan bom rakitan di halaman kantor Gubernur Malut. Djafar mengaku memiliki dua alasan sehingga menduga seperti itu yakni pertama, dari sekian masalah yang ada di Malut saat ini, yang sangat berpotensi memunculkan aksi teror bom hanya masalah pilkada. Kedua, kejadian aksi teror bom itu, bertepatan dengan pelaksanaan putusan MA (penghitungan ulang hasil pilkada Malut pada tiga kecamatan di Kabupaten Halbar) di Jakarta, yang sejak awal ditentang sejumlah pihak di Malut. "Tapi terlepas benar tidaknya dugaan itu, saya mengimbau kepada semua pihak di Malut agar jangan menggunakan cara seperti itu dalam menyikapi suatu masalah, karena bisa mencederai orang lain yang tak terkait," katanya. Selain itu, aksi teror bom tersebut dapat menimbulkan ketakutan di masyarakat dan bisa pula mengurangi minat para pengusaha dari luar daerah untuk datang berinvestasi di wilayah Malut. Sementara itu Kapolres Ternate AKBP Ahmad Mahaendra mengatakan, dugaan tersebut bisa benar, namun belum bisa dipastikan karena masih dalam penyelidikan dan pelakunya belum tertangkap. Untuk mengungkap aksi teror bom tersebut, Polres Ternate telah meminta keterangan dari tiga orang saksi, satunya adalah sopir Ketua PT Malut dan dua lainnya warga di sekitar rumah dinas Ketua PT Malut itu.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008