"Sebagai partai penyeimbang pemerintah yang mengkritisi program-program pemerintah yang tidak populer, maka akan lebih terhormat. Ini akan menjadi bagian dari tugas mulia," kata Mardani Ali Sera pada diskusi "Empat Pilar MPR RI" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.
Baca juga: PKS: Oposisi konstruktif pilihan yang paling rasional
Baca juga: PKS dukung rekonsiliasi, tetapi tetap oposisi
Baca juga: Pakar : Sebaiknya tetap ada parpol di luar pemerintahan
Menurut Mardani, Indonesia yang menganut sistem presidensial tidak mengenal adanya partai oposisi, tapi dalam penerapannya ada partai penyeimbang yang berada di luar pemerintahan.
"Partai penyeimbang ini, mengkritisi kebjakan-kebijakan pemerintah yang tidak populer sehingga pemerintah berhati-hati dalam membuat kebijakan," katanya.
Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 itu menegaskan, parpol pendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, sudah memiliki 60 persen kursi parlemen. "Itu jumlah yang sudah cukup dominan untuk mengamankan kepentingan pemerintah di parlemen," katanya.
Menurut dia, PKS akan membiarkan parpol pendukung pemeritah mengawal pemerintahan selama lima tahun ke depan.
Sementara parpol pendukung pasangan Prabowo-Sandiaga yang belum terpilih, dia berharap, tetap solid berada di luar pemerintahan. "Perlu ada parpol di luar pemerintahan untuk mengontrol jalannya pemerintahan, agar berjalan baik," katanya.
Mardani menegaskan, PKS sebagai yang berada di luar pemerintahan, tidak berpikir untuk dapat posisi apa pemerintahan, tapi bagaimana dapat mengkritisi pemerintah.
Pewarta: Riza Harahap
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
