“Pemerintah harus menaikkan APBN untuk sektor olahraga dari nol koma sekian menjadi satu persen,” katanya saat ditemui di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Senin.
Hifni mengatakan kewenangan KONI dalam UU Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) sangat terbatas, sehingga calon ketua KONI yang baru harus memiliki terobosan bagus dalam sistem pengelolaan. Oleh karena itu dibutuhkan dana yang cukup besar untuk merealisasikannya.
Di sisi lain, dana yang selama ini diberikan oleh pemerintah sekitar Rp500 miliar dinilai kurang menjangkau berbagai cabang olahraga yang berada di pusat maupun daerah.
“Butuh uang yang sangat besar, apalagi kalau kita membina pratama, muda, dan junior. Jadi kalau bisa ya bagaimana pendanaan APBN bisa langsung ke KONI,” ujarnya.
Menurut Hifni, selama ini dana yang digelontorkan oleh pemerintah hanya untuk mempercepat proses atlet elite agar bisa bersaing di tingkat internasional. Sedangkan atlet di tingkat bawah tidak ada yang mengurus.
“Dana itu tidak cukup karena hanya sebatas untuk persiapan atlet elite untuk multieven, jadi yang juniornya uang dari mana,” katanya.
Ia melanjutkan dana APBN satu persen itu akan sangat berguna bagi KONI mengingat posisinya sebagai satu-satunya induk cabang olahraga yang mempunyai wewenang untuk mendampingi, mengawasi, dan membina tingkat nasional.
Selain itu, lanjut Hifni, dana tersebut juga sangat dibutuhkan dalam pencapaian target olahraga nasional, yakni menjadi tuan rumah olimpiade 2032. Mempersiapkan atlet secara matang agar bisa menuai berbagai prestasi juga membutuhkan dana yang cukup besar.
“Bagaimana kita mencapai target 2032 sebagai tuan rumah olimpiade karena persyaratannya tidak hanya mendapat satu emas minimal harus bisa dapat 10 besar. Ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah secara serius. Percuma kita punya KOI dan KONI yang bagus, tapi dananya hanya Rp500 miliar, jadi ya tidak bisa berkembang,” tuturnya.
Baca juga: Thailand patut jadi acuan masa depan olahraga nasional
Baca juga: Anggota dorong KONI Pusat segera pertanggujawabkan penggunaan APBN
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2019
