Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan Pemerintah Indonesia masih menunggu pembahasan di Dewan Keamanan (DK) PBB untuk menentukan sikap atas kemerdekaan Kosovo, yang selama ini merupakan salah satu provinsi Serbia. "Kami masih terus memantau situasi yang berkembang," kata Presiden Yudhoyono dalam konferensi pers bersama Presiden Filandia, Tarja Halonen, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin. Yudhoyono mengatakan Indonesia menghormati kedaulatan dan keutuhan teritorial sebuah negara, sekaligus menyadari situasi di Kosovo sebagai proses dekonstruktusi negara-negara pecahan Yugoslavia yahg belum tuntas. Karena itu, Indonesia menilai harus ada jalan keluar atau pemecahan yang tepat untuk penyelesaian masalah ini. Kepala Negara melihat ada upaya sejumlah pihak untuk selesaikan krisis di Kosovo, namun hingga saat ini belum ada solusi yang tepat. "Dari perwakilan RI di PBB, saya mendapat laporan tadi malam (Minggu malam, red) ada pertemuan DK PBB, namun masih membahas legalitas deklarasi kemerdekaan Kosovo. Karena itu kami masih mencermati perkembangan yang terus berlangsung, " ujarnya, menambahkan. Pemerintah Indonesia juga akan berkonsultasi dengan DPR untuk menentukan sikap atas situasi di Kosovo. Sementara itu, Presiden Halonen menyatakan belum menentukan sikap atas situasi di Kosovo. Yang penting, menurut dia, adalah menjaga situasi agar tetap tenang dan aman serta konstruktif. Minggu, 17 Februari 2008, Kosovo, bangsa dari etnik Albania ini, mendeklarasikan kemerdekaannya, lepas dari Serbia. Perdana Menteri Kosovo, Hashim Thaci, membacakan deklarasi kemerdekaan itu. Ia menyebut Kosovo sebagai negara demokratis, berkuasa penuh dan independen. Kemerdekaan Kosovo mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat, Inggris serta Uni Eropa. Kosovo berpenduduk dua juta jiwa, yang mayoritas berasal dari etnis Albania dan 10 persen di antaranya berasal dari Serbia. Kosovo berada dalam pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) menarik 2.000 personel pasukan pada 1999. Uni Eropa direncanakan akan mengambil alih tugas PBB setelah Kosovo mendeklarasikan kemerdekaan dan pasukan NATO menurut rencana akan mengambil peran menjaga stabilitas keamanan pasca kemerdekaan. (*)

Copyright © ANTARA 2008