Banda Aceh (ANTARA News) - Ketua delegasi Kongres Amerika Serikat (AS) David Price menyatakan komitmennya menjalin hubungan persahabatan dengan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang dilanda bencana alam tsunami akhir 2004. "Kami komit membantu dan tidak akan lupa dengan Aceh," katanya dalam pertemuan dengan Gubernur Irwandi Yusuf di kediaman resminya di Banda Aceh, Senin, yang dihadiri sejumlah pejabat daerah tersebut. Kunjungan kongres AS untuk memberikan asistensi demokrasi kepada DPR NAD dan sekaligus melihat kemajuan rekonstruksi pasca bencana alam gempa bumi dan tsunami serta situasi politik Aceh usai konflik. Duta Besar AS untuk Indonesia, Cameron Hume dan enam anggota kongres lainnya yaitu John Boozman, Wayne Gilchrest, Sam Farr, Mazie Hirono, Jim McDermott dan Michael Conaway juga hadir dalam pertemuan tersebut. David mempertanyakan kepemimpinan Irwandi tanpa adanya dukungan dari parlemen karena ia maju dari kandidat independen dan hubungan antara eksekutif dan legislatif di provinsi maupun dengan pemerintah pusat terkait dengan otonomi khusus. Menjawab pertanyaan tersebut, Irwandi mengaku hubungannya dengan legislatif cukup baik meskipun tidak memiliki perwakilan di dewan. Di samping itu, Pemilihan Umum pada 2009 untuk memilih anggota dewan bukan gubernur, tambahnya. "Selama saya berada di jalan yang benar, saya tidak memerlukan partai. Jika saya pilih salah satu partai maka partai lain akan melawan saya," katanya. Gubernur Irwandi juga mengatakan bahwa pemerintahannya telah melakukan berbagai hal untuk memperbaiki kehidupan masyarakat seperti memperbaiki infrastruktur dan membangun ekonomi. Dia mengakui angka kemiskinan dan pengangguran di Aceh masih tinggi sehingga diperlukan upaya-upaya tertentu untuk mengatasinya seperti membuka lapangan kerja dan mengundang investor. Pemerintahannya juga telah membuat program penghijauan Aceh dalam upaya penyelamatan hutan di daerah tersebut dari kegiatan penebangan liar dengan menyediakan dana sebesar satu juta dolar. Dia mengatakan, otonomi khusus ada beberapa hal yang belum sesuai dilakukan pemerintah pusat dengan Undang-undang No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang terkadang kebijakan tersebut malah bertentangan. Terkait kondisi Aceh pasca tsunami dan konflik, menurut dia saat ini berjalan baik terutama untuk masalah keamanan dan politik yang juga diapresiasikan baik oleh para anggota kongres tersebut. Selain bertemu dengan gubernur, anggota kongres AS itu sebelumnya bertemu dengan anggota DPR Aceh untuk mengetahui perkembangan demokrasi di Aceh. Mereka juga dijadualkan ke Jakarta untuk memberikan dukungan yang sama kepada DPR RI. Mereka juga mengunjungi daerah yang terkena dampak tsunami seperti PLTD Apung, makam massal korban tsunami, pembangunan jembatan Krueng Raba di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar dan pesantren Abu Lam U.(*)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2008