counter

Pemerintah targetkan jumlah anak stunting di bawah 20 persen

Pemerintah targetkan jumlah anak stunting di bawah 20 persen

Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto (kiri) dalam Rapat Koordinasi Teknis Percepatan Pencegahan Stunting 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Rabu (3/4/2019). (Biro Pers Setwapres)

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menargetkan jumlah anak kerdil atau stunting dapat mencapai persentase di bawah 20 persen pada 2024, menjadi lebih sedikit dibandingkan jumlah stunting saat ini yang mencapai 30 persen, kata Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto di Jakarta, Rabu.

"Diperlukan kemampuan teknis dari seluruh kepala daerah untuk menangani ini. Kalau sekarang 30 persen, maka lima tahun ke depan 20 persen. Berbagai kisah sukses di daerah yang membuat kami optimis bahwa target Pemerintah akan tercapai sesuai rencana," kata Bambang saat memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Teknis Percepatan Pencegahan Stunting 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Rabu.

Strategi yang digunakan Pemerintah untuk menurunkan angka stunting tersebut ialah dengan mendorong konvergensi penyebab langsung maupun penyebab tidak langsung, kata Bambang.

Baca juga: Pemerintah optimistis turunkan angka stunting di bawah 20 persen

Pencapaian sejumlah pemerintah daerah dalam mencegah dan menangani kasus stunting dapat dijadikan acuan untuk menurunkan jumlah anak dengan stunting di Indonesia.

Kabupaten Banggai di Sulawesi Tengah dan Kabupaten Sumenep di Madura berhasil menurunkan prevalensi anak dengan stunting di daerah tersebut.

Pemkab Banggai bahkan menargetkan akan menerapkan Banggai bebas dari stunting pada 2023. Sementara Pemkab Sumenep berhasil menurunkan prevalensi stunting sebesar 18,2 persen dalam lima tahun, dari angka 52,5 persen di 2013 menjadi 34,3 di 2018.

Berdasarkan pusat data Kementerian kesehatan, prevalensi balita stunting meningkat dari 27,5 persen di 2016 menjadi 29,6 persen di 2017. Pada 2018, Pemerintah menetapkan 100 kabupaten di 34 provinsi menjadi daerah prioritas untuk penurunan angka anak stunting.

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang dialami balita dengan tinggi badan lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Anak dengan stunting akan lebih rentan terhadap penyakit dan berisiko menderita penyakit degeneratif ketika dewasa.

Baca juga: Kemenkominfo gandeng milenial turunkan prevalensi kekerdilan
Baca juga: Sekretariat Wapres: Kekerdilan bukan hanya soal makanan-gizi


Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar