Jakarta (ANTARA News) - Sekitar 50 orang yang menamakan diri Aliansi Kaum Muda untuk Demokrasi (AKMD) berunjukrasa di depan gedung DPR RI Jakarta, Selasa, mendukung penetapan bencana semburan lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai bencana alam. Sementara di gedung DPR sedang digelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan dan membahas laporan serta rekomendasi Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (TP2LS) yang dibacakan juru bicaranya, Tjahjo Kumolo. "Semburan lumpur di Sidoarjo adalah fenomena alam yang tidak ada kaitannya dengan PT Lapindo," kata koordinator aksi Bambang Priyakusuma. Oleh karena itu, kata Bambang, pihaknya mendukung upaya pemerintah untuk menangani bencana lumpur yang sudah berlangsung hampir dua tahun tersebut. Pada aksi itu AKMD mendesak agar kasus lumpur tidak dipolitisasi dan tidak dijadikan komoditas untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. "Jangan mencari keuntungan di atas penderitaan warga Sidoarjo," kata Bambang. Meski telah berlangsung hampir dua tahun, status bencana semburan lumpur di area pengeboran PT Lapindo Brantas Inc belum jelas, apakah bencana alam atau akibat kecerobohan manusia. Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro menyatakan menunggu keputusan pengadilan sebelum memutuskan kasus luapan lumpur tersebut.(*)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2008