Jakarta (ANTARA News) - Pengamat ekonomi politik dari Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM Yogyakarta Ichsanuddin Nooersy, menilai, tindakan pemerintah mengajukan revisi APBN 2008 pada awal Februari ini kepada Komisi XI DPR RI, membuktikan kelirunya Nota Keuangan 2008 yang disampaikan pemerintah pada 16 Agustus 2007 lalu. "Ketika pemerintah mengajukan revisi APBN 2008 pada awal Februari ini kepada Komisi XI DPR RI, peristiwa dan langkah itu sama persis dengan kejadian awal krisis 10 tahun lalu," katanya di Jakarta, Kamis. "Pengajuan revisi APBN ke DPR RI ini sama seperti peristiwa 10 tahun lalu, saat Indonesia (mulai) didera (multi) krisis. Kali ini, revisi APBN memuat Paket Stabilisasi sebagai cermin kalutnya pemerintah menghadapi gejolak ekonomi global," katanya. Tetapi, menurut Ichsanuddin Nooersy, pemerintah bukan saja kalut menghadapi gejolak itu, namun tindakan revisi tersebut membuktikan kelirunya Nota Keuangan 2008 yang disampaikan pemerintah pada 16 Agustus 2007 lalu. "Minyak tanah tetap disubsidi, bea masuk (BM) dan Standar Nasional Indonesia (SNI) terigu dihapuskan, BM kedelai dihapuskan sekaligus disubsidi dengan pola kupon sebesar satu triliun rupiah," ungkapnya. Namun langkah yang dilakukan bukan berhenti sampai di situ saja, tetapi subsidi minyak goreng dilanjutkan dan jumlah Raskin dinaikkan. "Dampaknya, defisit anggaran meningkat menjadi Rp180 triliun, atau mendekati empat persen PDB," lanjutnya. Di sisi lain, kata Ichsanuddin Nooersy, realokasi anggaran terjadi, yakni belanja Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Perhubungan untuk infrastruktur diturunkan (drastis). "Ini berarti Pemerintah (coba) mengatasi stabilisasi, tetapi malah meningkatkan pengangguran. Padahal, stabilisasi terancam gagal sebagaimana terbukti pada minyak goreng dan minyak tanah," ungkapnya lagi. Dari situasi ini, menurut Ichsanuddin Nooersy, pertumbuhan akan menurun menjadi 6,5 persen dari target 6,8 persen. "Sedangkan di sisi lain, inflasi akan meningkat dan `lifting` minyak gagal mencapai sasaran," tuturnya. Ichsanuddin Nooersy mengingatkan Pemerintah, situasi rawan ini bisa saja akan berlanjut hingga akhir semester pertama tahun 2008 ini.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008