Markas Besar PBB, New York (ANTARA News) - Dewan Keamanan (DK) PBB, Kamis, mengutuk serangan terhadap kedutaan-kedutaan besar di Beograd. Dewan mengutuk "dalam istilah yang paling keras atas serangan massa terhadap kedutaan-kedutaan di Beograd, yang menyebabkan kerusakan di kedutaan tersebut dan membahayakan personel diplomatik", ungkap pernyataan yang diterbitkan badan beranggotakan 15 negara itu, seperti dilaporkan Xinhua. DK mengingatkan tentang "prinsip pokok yang tak dapat dilanggar dari misi diplomatik dan kewajiban pemerintah tuan rumah, sebagaimana Konvensi Wina 1961 mengenai hubungan diplomatik, untuk mengambil langkah-langkah guna melindungi kedutaan besar", katanya. Dalam konteks tersebut, anggota DK "menyambut baik langkah yang diambil oleh pemerintah Serbia untuk memulihkan ketenteraman dan melindungi bangunan serta personil diplomatik", tambah pernyataan tersebut. Sebelumnya, Dubes AS untuk PBB, Zalmay Khalilzad kepada wartawan mengatakan dia "gusar" atas serangan massa terhadap kedutaan AS di Beograd, dan dia akan meminta agar DK PBB mengutuk tindakan tersebut. Amerika Serikat sudah mendesak pemerintah Serbia untuk membantu melindungi Kedutaan Besar AS di Beograd, kata jurubicara departemen luar negeri AS Sean McCormack, Kamis. "Kami sudah menghubungi pemerintah Serbia untuk menjamin bahwa mereka mengabdikan aset-aset secara pantas guna memenuhi kewajiban internasional yaitu membantu melindungi instalasi diplomatik, dalam kasus ini berarti kedutaan besar kami," McCormack mengatakan. "Mereka selama ini sudah sangat dalam memberikan aset polisi untuk menjamin terlindungnya fasilitas kedutaan besar. Kami dengan tegas mengimbau mereka dan kami melakukan kontak dengan mereka untuk memastikan bahwa mereka mengabdikan aset mereka untuk menangani situasi ini," kata McCormack. Kedutaan besar AS di Serbia diserang oleh para pengunjuk rasa, Kamis, dalam pawai menentang proklamasi kemerdekaan sepihak Kosovo. Presiden Serbia Boris Tadic sudah memohon masyarakat untuk menghentikan protes dengan kekerasan itu. Hanya sikap damai dan layak yang memungkinkan Serbia mempertahankan Kosovo lewat argumen, kata Tadic, Selasa, lalu. Ia menambahkan bahwa kekerasan apapun melemahkan argumen tersebut dan membahayakan Serbia. Kosovo, provinsi pecahan Serbia, berada di bawah pengelolaan PBB sejak tahun 1999. Kosovo, yang didominasi etnik Albania, secara sepihak memproklamirkan diri dari Serbia pada 17 Februari. Beograd menyatakan proklamasi itu tidak sah. (*)

Pewarta:
Copyright © ANTARA 2008