Dikutip dari siaran pers, Kepala BNPT mengatakan para pejabat di lingkungan Kementerian PUPR harus memiliki kewaspadaan tinggi untuk dapat mencegah masuk paham radikal teroris sekaligus untuk mencegah timbul aksi teroris pada proyek infrastruktur yang sedang dikerjakan oleh Kementerian PUPR.
Kementerian PUPR, lanjut Suhardi, ditugaskan oleh negara untuk membuat konstruksi dan mengelola keuangan negara yang cukup besar.
"Kalau sampai ada pegawai di lingkungan Kementerian PUPR yang terpapar paham negatif radikalisme dan sebagainya hal tersebut akan membahayakan secara nasional," ujar Suhardi.
Menurut mantan Kepala Divisi Humas Polri ini, ancaman penyebaran paham radikal terorisme tidak hanya di lingkungan pegawai, proyek- proyek infrastruktur yang sedang dikerjakan oleh Kementerian PUPR juga harus mendapatkan perhatian untuk dilindungi dari aksi terorisme.
"Direktur Perindungan BNPT nantinya juga bisa memberikan masukan mengenai proyek objek vital nasional agar terhindar dari aksi terorisme," kata Suhardi.
Baca juga: BNPT diskusikan pemulangan WNI simpatisan ISIS di interparlemen
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti mengatakan pembekalan Kepala BNPT kepada pegawai di lingkungan Kementerian PUPR itu sangat perlu untuk bisa menghindari adanya penyebaran radikalisme dan terorisme di lingkungan Kementerian PUPR.
"Tentunya apa yang telah disampaikan Kepala BNPT ini sangat berharga bagi kita semua dalam membangun Indonesia yang lebih maju ke depannya," ujarnya.
Pewarta: Sigit Pinardi
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2019
