Jika kita lihat produksi perikanan budidaya di Indonesia, pada tahun 2019 triwulan I tercatat naik sebanyak 3,03 persen atau sebesar 4,65 juta ton dibandingkan dengan tahun 2018 triwulan I sebesar 4,56 juta ton. Dan jika dibandingkan dengan waktu yanJakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR RI Salim Fakhry mengapresiasi kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait dengan capaian yang dihasilkan sektor perikanan budi daya nasional yang dinilai berjalan dengan baik dan berdampak langsung terhadap perekonomian warga.
"Jika kita lihat produksi perikanan budidaya di Indonesia, pada tahun 2019 triwulan I tercatat naik sebanyak 3,03 persen atau sebesar 4,65 juta ton dibandingkan dengan tahun 2018 triwulan I sebesar 4,56 juta ton. Dan jika dibandingkan dengan waktu yang sama, produksi perikanan tangkap hanya mencapai 1,9 juta ton," kata Salim Fakhry dalam rilis KKP yang diterima di Jakarta, Minggu.
Menurut Fakhry, hal itu berarti bahwa produksi perikanan budidaya nasional sudah dapat dikatakan mendahului atau berada di atas produksi perikanan tangkap di Tanah Air.
Fakhry mengemukakan hal tersebut saat menjadi Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR saat bersama-sama Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto melakukan kunjungan kerja ke Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Jambi, Jumat (12/7).
Baca juga: KKP dukung pembangunan kawasan perikanan budi daya di utara Sulawesi
Kunjunngan tersebut, ujar Fakhry, adalah untuk menyerap aspirasi pemangku kepentingan dan juga sebagai dukungan DPR RI khususnya Komisi IV terhadap pembangunan perikanan budidaya, serta ingin memastikan bahwa pembangunan perikanan berjalan baik dan berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.
"Sebagai apresiasi kami kepada pembudidaya provinsi Jambi, kami berkomitmen untuk terus membantu masyarakat khususnya pembudidaya ikan di Jambi agar usahanya semakin maju, dengan mendorong KKP menyalurkan bantuan-bantuannya ke sini," ucapnya.
Sebelumnya, Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto juga menyatakan bahwa program asuransi perikanan yang dimiliki pemerintah menambah semangat pembudidaya karena memberikan ketenangan mereka karena usaha mereka terjamin oleh asuransi.
"Program APPIK (Asuransi Perikanan untuk Pembudidaya Ikan Kecil) yang dilakukan oleh KKP sejak tahun 2017 lalu telah berpengaruh nyata terhadap aktivitas usaha budidaya karena mampu memberikan jaminan usaha, motivasi, dan semangat bagi para pembudidaya," kata Slamet Soebjakto.
Baca juga: Luhut BP minta Jepang percepat realisasi budi daya perikanan di Natuna
Slamet memaparkan, hingga tahun 2018 lalu, cakupan asuransi APPIK telah mencapai hingga seluas 13.520 hektare yang terletak di berbagai daerah.
Ia juga menyatakan, jika pada tahun 2017 hanya untuk usaha budidaya udang, sejak tahun 2018 juga telah mencakup komoditas lainnya yaitu patin, nila salin, nila tawar, dan bandeng, baik dengan metode monokultur atau polikultur untuk komoditas air payau.
Dirjen Budidaya menjelaskan, besaran premi udang adalah Rp225.000 per hektare per tahun dengan maksimum pertanggungan sebesar Rp7,5 juta per hektare per tahun.
Baca juga: OKU Timur kembangkan perikanan budidaya berdayakan eks-narapidana
Sementara premi ikan patin Rp90.000 per 250 meter persegi kolam per tahun dengan maksimum pertanggungan sebesar Rp3 juta.
Adapun premi nila tawar sebesar Rp135.000 per 200 meter persegi kolam per tahun dengan maksimum pertanggungan sebesar Rp4,5 juta per tahun.
Selanjutnya, premi nila payau Rp150.000 per hektare per tahun dengan nilai pertanggungan maksimum sebesar Rp5 juta per hektare per tahun.
Komoditas lainnya yaitu bandeng dengan premi Rp90.000 per hektare per tahun dan polikultur Rp225.000 per hektare per tahun dengan maksimum pertanggungan masing-masing Rp3 juta dan Rp7,5 juta per hektare per tahun.
Baca juga: Tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan meningkat
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2019
