Makassar (ANTARA News) - PT Guna Karya Nusantara (GKN), salah satu dari 22 kontraktor yang mendapatkan pekerjaan pada proyek pembangujnan perluasan Bandar Udara (Bandara) Internasional Hasanuddin Makassar terancam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), karena kelalaiannya dalam melaksanakan pekerjaan. "Kami tinggal menunggu legalisasi dari Direksi PT. Angkasa Pura I untuk melakukan PHK terhadap kontraktor tersebut, " kata Pemimpin Proyek Perluasan Bandara Hasanuddin Makassar, Muhammad Yusuf, di Makassar, Rabu. Menurut Yusuf, rekanan asal Jawa Barat itu mendapat kontrak senilai Rp39 miliar untuk mengerjakan sejumlah kegiatan fisik antara lain pembuatan jalan lingkungan di sekitar terminal penumpang, saluran drainase, pelataran parkir kendaraan, taman tumbuh-tumbuhan dan taman antena (lokasi khusus pembangunan antena-antena) serta ruang tunggu sopir. Realisasi fisik pekerjaan kontraktor tersebut sampai saat ini baru 70 persen dan realisasi keuangan 60 persen, sementara hampir semua kontraktor lainnya menyelesaikan pekerjaannya. "Dari 22 kontraktor yang terlibat dalam proyek ini, tinggal enam kontraktor saja yang belum selesai 100 persen, termasuk GKN dengan kinerja yang paling rendah," ujar Yusuf. Ia menambahkan, rendahnya kinerja GKN mempengaruhi penyelesaian pekerjaan secara menyeluruh sebab kontraktor lain terhambat dengan prasarana yang dibangun GKN yang tidak kunjung selesai. Penyebab utama yang membuat kinerja GKN sangat memprihatinkan adalah tenaga kerja yang dilibatkan tidak profesional dan rekanan bersangkutan me-subkontrakkan pekerjaannya kepada 24 kontraktor kecil yang tidak memiliki modal yang cukup. Oleh karena itu, kata Asisten Pimpro Bidang Teknik, Syamsul Alam, GKN telah mendapat dua kali peringatan dan pihak proyek sedang mempertimbangkan untuk mengeluarkan peringatan ketiga (terakhir) dan 14 hari setelah peringatan ketiga pekerjaan belum juga tuntas, maka akan dilakukan PHK. "Kami sudah berulang-kali memanggil Dirut PT. GKN namun yang bersangkutan tidak pernah datang. Jadi, pihak GKN memang tidak mau kooperatif," ujar Syamsul, usai mengikuti rapat dengan tim khusus dari Kantor Wapres yang datang memantau perkembangan proyek tersebut. Dirut GKN, kata Syamsul, sebenarnya diundang untuk menghadiri pertemuan dengan tim Wakil Presiden (Wapres), M. Jusuf Kalla, yang dipimpin H. Muh. Abduh, Staf Khusus Wapres Bidang Pembangunan, namun tidak datang dan tidak juga mengirim wakilnya. Proyek perluasan Bandara Hasanuddin yang dijadwalkan selesai pertengahan 2008 meliputi pembangunan terminal penumpang seluas 51.000 meter persegi, "taxi way" 1.800 meter dan lapangan parkir untuk 16 pesawat dengan nilai total proyek sekitar Rp600 miliar bersumber dari PT Angkasa Pura I. Sementara itu, Depatemen Perhubungan (Dephub) sejak 2007 mengucurkan dana untuk pembangunan tahap I "run way" baru bandara tersebut, namun Syamsul tidak menyebut berapa jumlah dananya, kecuali menyebutkan bahwa hingga selesai, "run way" tersebut akan menghabiskan dana sekira Rp700 miliar dan selesai tahun 2009. Salah seorang kontraktor yang hadir dalam pertemuan dengan tim Wapres mengatakan bahwa kontraktor lambat mengerjakan tugasnya karena pihak proyek terlambat membayar kewajiban mereka kepada rekanan. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2008