Jakarta (ANTARA News) - Komitmen pemerintah Amerika Serikat untuk membantu rakyat Myanmar meraih kebebasannya bersifat jangka panjang dan serius, kata diplomat negara adidaya itu kemarin. Wakil dari Kedutaan Besar Amerika Serikat Joseph L Novak mengatakan itu dalam temu antarbangsa mengenai "Peran ASEAN dan Organisasi Masyarakat dalam Mendorong HAM dan Demokrasi di Burma" di Jakarta, yang dihadiri perwakilan dari berbagai lembaga swadaya masyarakat peduli pada masalah Myanmar. "Pemerintah Amerika Serikat berkomitmen membantu rakyat Myanmar mencapai tujuan mereka atas kebebasan dan demokrasi," katanya. Oleh karena itu, tambah dia, sebagaimana yang telah dinyatakan Presiden George W Bush, pemerintah Amerika Serikat akan terus mencari cara damai menuju pemerintah demokrasi, yang memromosikan stabilitas dan kesejahteraan di Myanmar dan di kawasan tersebut. Pemerintah Amerika Serikat, kata dia, akan mendukung segala upaya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sekertaris jenderal badan dunia itu serta lembaga kawasan. Pada pasca-kerusuhan September 2007, yang mengakibatkan sejumlah biksu tewas, pemerintah Amerika Serikat memerintahkan pencekalan aset pribadi, yang bertanggung jawab pada pelanggaran hak asasi di Myanmar, dan yang memasok persenjataan atau uang untuk penguasa negeri itu. Sementara itu, pada Kamis, utusan khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ibrahim Gambari melakukan lawatan ketiganya ke Myanmar dalam usaha mendesak penguasa negeri tersebut menyertakan pemimpin oposisi, yang ditahan, Aung San Suu Kyi dalam pemilihan umum banyak partai, yang dijanjikan berlangsung pada 2010. Ia diperkirakan juga mendesak penguasa mengizinkan sejumlah jenis kampanye selama referendum. Pada Februari, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon secara khusus menelepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta dukungan Indonesia dalam mewujudkan demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia di Myanmar. Indonesia sebagai anggota ASEAN, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Dewan Hak Asasi Manusia dinilai memiliki peran penting dalam upaya mengembalikan demokrasi di Myanmar, mengingat hubungan baik antara kedua negara itu sebagai sesama anggota ASEAN.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008