Surabaya (ANTARA News) - Sebanyak 41 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) se-Indonesia dalam pertemuan di ITS Surabaya, Minggu, sepakat untuk meninggalkan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). "Masalahnya, sistem pengelolaan keuangan dalam SPMB yang selama ini diselenggarakan Perhimpunan SPMB Nasional dinilai melanggar aturan," kata Sekjen Paguyuban Rektor PTN se-Indonesia Prof DR H Haris Supratno. Ketika dikonfirmasi ANTARA News Surabaya usai pertemuan yang dihadiri Rektor PTN se-Indonesia itu, rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa) itu mengatakan, pengganti SPMB adalah Ujian Masuk Perguruan Tinggi Nasional (UMPTN). "UMPTN tidak akan dilaksanakan panitia tersendiri seperti SPMB, namun dilaksanakan secara bersama oleh pimpinan PTN se-Indonesia dengan sistem kepanitiaan mulai panitia pusat, koordinator wilayah, dan panitia pelaksana," katanya. Menurut dia, panitia pusat disepakati di Surabaya dengan sekretariat di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya dengan wakil ketua dari UNY Yogyakarta dan Unram Mataram, sedangkan sekjen dari Unesa dan bendahara dari Unair. "Untuk korwil, korwil timur diketuai ITS Surabaya, korwil tengah dipimpin Undip Semarang, dan korwil barat ditangani IPB Bogor. Semuanya akan diatur bergiliran pada setiap tiga tahun sekali," katanya. Untuk panitia pelaksana, katanya, akan dilaksanakan PTN masing-masing, tapi di Surabaya ada lima PTN yang sepakat bersatu dalam struktur panitia pelaksana yakni ITS, Unair, Unesa, IAIN Sunan Ampel Surabaya, dan Unijoyo Bangkalan. "Jadi, sistemnya bersifat swakelola mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dilakukan PTN, tapi orang luar tetap ada seperti pemborong atau tenaga ahli, namun jumlahnya tak boleh melebihi 50 persen," katanya. Ditanya sistem penyelenggaraan UMPTN dan pengelolaan keuangannya, ia mengatakan calon mahasiswa langsung mendaftar ke Bank Mandiri dengan menyebutkan ikut IPC atau IPA/IPS. "Kalau IPC ada tiga pilihan program studi, sedangkan IPA/IPS ada dua pilihan program studi. Kalau tiga pilihan, maka Bank Mandiri akan mentransfer PTN yang menjadi pilihan pertama dengan uang 55 persen, pilihan kedua 30 persen, dan pilihan ketiga 15 persen," katanya. Untuk dua pilihan, katanya, Bank Mandiri akan mentransfer PTN yang menjadi pilihan pertama dengan uang 60 persen dan pilihan kedua 40 persen. "Semuanya akan ditransfer ke rekening rektor PTN masing-masing," katanya. Dari rektor itulah, katanya, uang akan disetorkan ke kas negara sebagai PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) dan pada saatnya akan dicairkan rektor masing-masing sebagai dana pelaksanaan UMPTN. "Dana pelaksanaan itu akan diatur dengan prosentase sesuai kebutuhan untuk peserta, panitia pusat, korwil, panitia pelaksana, dan PTN pilihan. Rektor yang akan membagi dana itu untuk peserta, panitia, dan korwil," katanya. Ia mengatakan proses pengelolaan keuangan itu agak rumit, namun hal itu tidak akan menyalahi aturan. "Kami juga sudah sepakat dengan KPPN agar pencairan keuangan terealisir dalam tiga jam, asalkan ada bukti setor," katanya. Untuk penggunaan keuangan, katanya, semuanya juga harus memakai tender (barang) dan seleksi terbuka (tenaga ahli), tapi pembuatan soal ujian yang tergolong rahasia negara dapat dilakukan tanpa tender sesuai Keppres 80/2003. Secara terpisah, Rektor ITS Surabaya Prof Ir Priyo Suprobo MS PhD menilai setiap PTN sebenarnya sudah mempunyai pengalaman untuk menyelenggarakan tes masuk secara swakelola yakni penyelenggaraan tes masuk non-SPMB. (*)

Pewarta:
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2008