Bhurban, Pakistan (ANTARA News) - Mantan perdana menteri Pakistan Nawaz Sharif Ahad sepakat bergabung dengan partainya almarhumah Benazir Bhutto dalam suatu koalisi, sehingga memperbesar prospek pemerintah musuh sekutu AS, Presiden Pervez Musharraf. Dalam acara penandatanganan yang tak menyenangkan bagi Musharraf, Sharif dan Asif Ali Zardari, duda mendiang Benazir Bhutto dan pemimpin baru Partai Rakyat Pakistan (PPP), sepakat untuk memulihkan para hakim yang dipecat oleh Musharraf ketika dia memberlakukan pemerintahan darurat pada awal November lalu. Reuters melaporkan, PPP pimpinan Benazir meraih kemenangan dan menguasai banyak kursi parlemen pada pemilihan umum 18 Februari, namun tak cukup untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Liga Muslim Pakistan (PML) pimpinan Sharif, atau PML (N), adalah partai pemenang kedua dan berjanji akan mendukung PPP. Namun hingga kini Sharif belum memberikan konfirmasi bahwa partainya akan bergabung dengan PPP dalam pemerintahan. "Mitra koalisi ... akan membentuk koalisi bersama demi demokrasi di Pakistan," kata Sharif dan Zardari, yang mengambil alih pimpinan PPP setelah Benazir dibunuh pada 27 Desember, kata pernyataan mereka. Sharif membacakan perjanjian itu pada suatu konferensi pers dengan Zardari di kota pegunungan Bhurban, di dekat Islamabad. Para hakim yang dipecat termasuk ketua Mahkamah Agung, yang dipandang sebagai musuh Musharraf yang terpilih lagi oleh parlemen pada Oktober, sebagai presiden baru periode lima tahun ke depan sementara dia masih menjabat panglima militer. Para hakim diduga akan mengambil tindakan hukum kepada Musharraf jika mereka jadi dipulihkan jabatannya. Perjanjian antara PPP dan PML (N) akan memunculkan sedikit harapan bahwa partai Musharraf mungkin akan mendukungnya, sebagai partai pemenang ketiga dalam pemilihan umum, yang diduga juga akan menjadi bagian dari pemerintahan koalisi. Partai Nasionalis Awami, yakni partainya etnis Pashtun yang muncul sebagai kelompok besar di provinsi perbatasan baratlaut didera oleh kelompok-kelompok Islam garis keras, akan juga menjadi bagian dalam pemerintahan koalisi yang dipimpin PPP. Jamaiat-e-ulama-e-Islam, sebuah partai Islam besar, juga mengatakan bahwa pihaknya sepakat `dalam prinsip` untuk bergabung dalam koalisi itu. Zardari dan Sharif sepakat untuk menunjuk kembali hakim-hakim yang dipecat melalui resolusi di parlemen dalam 30 hari masa pembentukan pemerintahan. Musharraf mundur sebagai panglima militer pada November lalu, sebelum dia dilantik sebagai presiden sipil. Sekutu-sekutu Baratnya dan negara-negara tetangga Pakistan menyatakan cemas terhadap ketidakstabilan di negara militernya berkemampuan nuklir itu, setelah muncul kasus-kasus pemboman bunuhdiri yang dilakukan oleh kaum militan yang terinspirasi Al Qaida. Mereka takut pergolakan politik di negara itu berkaitan dengan kasus konfrontasi antara presiden dan pemerintah yang baru. Para ahli hukum Minggu telah melancarkan pekan protes untuk mendesak bagi dipulihkannya kedudukan para hakim tersebut. Polisi menembakkan gas airmata kepada para pemrotes di dekat kediaman mantan ketua mahkamah agung Iftikhar Chaudhry di mana dia ditahan sejak November lalu.(*)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2008