Jakarta (ANTARA News) - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) masih menunggu keputusan DPR RI terkait pemberlakuan tarif insentif dan disinsentif yang semula ditargetkan berlaku mulai April 2008. "Soal tarif insentif dan disinsentif masih dalam tahap pembicaraan di DPR, saya kira kita tentu akan menyesuaikan. Tentu kita perlu pembicaraan agar dapat dilaksanakan dengan baik terutama dalam hal sosialisasi," kata Direktur Utama PT PLN, Fahmi Mochtar, di Jakarta, Senin. Ia mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan sehingga belum dapat menentukan kapan waktu perlakukan tarif insentif dan disinsentif. "Saya kira pada Maret 2008 ini sudah akan jelas di kita (keputusannya) sehingga bisa disusun jadwalnya," katanya. Pihaknya menargetkan pengurangan BBM sebagai energi primer hingga mendekati 1 juta kiloliter dalam kaitannya dengan penghematan sebagai salah satu bentuk restrukturisasi PLN. "Total penghematan sekitar Rp10 triliun jadi dalam rangka mengurangi subsidi kita diminta mengurangi Rp10 triliun berasal dari pengurangan BBM," katanya. Upaya penghematan tersebut, katanya, akan dilakukan juga antara lain dengan mengalihkan penggunaan HSD (solar menjadi MFO/minyak bakar). Selain itu juga melalui optimalisasi semua pembangkit PLN yang non BBM dan mempercepat masuknya gas pada pembangkit-pembangkit. "Kita juga berharap sosialisasi mengenai hemat listrik bisa dipahami oleh masyarakat," katanya. Pada 2008, PLN menargetkan akan menurunkan penggunaan BBM dari lebih dari 10 juta kiloliter menjadi 9,1 juta kiloliter.(*)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2008