Khartoum (ANTARA) - Dewan Militer, yang berkuasa di Sudan, dan aliansi oposisi menandatangani kesepakatan politik pada Rabu sebagai bagian dari kesepakatan pembagian kekuasaan dengan tujuan membawa negeri itu menuju demokrasi.

Kesepakatan tersebut ditandatangani di Khartoum dengan dihadiri penengah Afrika, setelah satu malam pembicaraan guna merancang sebagian perincian kesepakatan itu, yang dicapai pada awal Juli.

Kesepakatan tersebut dimaksudkan untuk melicinkan jalan bagi peralihan politik di Sudan setelah para pemimpin militer mendepak presiden Omar Al-Bashir pada April, setelah berpekan-pekan protes terhadap dia.

"Kami menginginkan tanah air yang stabil, sebab kami telah sangat menderita," kata Ibrahim Al-Amin, seorang pemimpin koalisi oposisi Kekuatan bagi Kebebasan dan Perubahan, setelah upacara penandatanganan, sebagaimana dikutip Reuters --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu.

Penengah Ehiopia Mahmud Dirir mengatakan Sudan perlu mengatasi kemiskinan dan menyeru negara agar tersebut dikeluarkan dari daftar AS mengenai negara yang mendukung terorisme.

Semua pihak masih menangani deklarasi undang-undang dasar, yang diperkirakan ditandatangani pada Jumat.

Sumber: Reuters
Baca juga: Dewan militer Sudan pelajari proposal Uni Afrika dan Ethiopia 
Baca juga: Militer, oposisi Sudan setuju berbagi kekuasaan
Baca juga: Dubes Sudan: Indonesia jadi model bagi Sudan ciptakan perdamaian
 

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Maria D Andriana
Copyright © ANTARA 2019