Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah kemungkinan akan kembali memotong anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) menyusul meroketnya harga minyak hingga mencapai 110 dolar Amerika Serikat (AS) per barel, kata Menneg PPN/Bappenas, Paskah Suzetta. "Kita motong dari belanja K/L yang non-prioritas. Sebenarnya 15 persen yang sudah kita lakukan sudah cukup tinggi," kata Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Menneg PPN)/Kepala Bappenas itu di Gedung Departemen Keuangan Jakarta, Jumat. Paskah menyebutkan, anggaran belanja K/L dapat dibedakan antara yang prioritas nasional dengan yang prioritas K/L. Anggaran belanja prioritas nasional tidak dapat dipotong karena menyangkut program kesejateraan rakyat. "Yang prioritas nasional tidak bisa dikurangi karena itu menyangkut kesejahteraan rakyat, tapi kalau prioritas K/L seperti untuk membangun gedung, itu bisa kita minta dipotong," jelasnya. Menurut Paskah, delapan sektor yang menjadi perhatian pemerintah juga tidak akan mengalami pemotongan anggaran seperti untuk sektor pendidikan, pekerjaan umum, hankam, kesehatan, pertanian, dan perhubungan. Meroketnya harga minyak menyebabkan sejumlah belanja dalam APBN terutama subsidi mengalami peningkatan sangat signifikan. Paskah mengakui, perubahan harga minyak juga akan berdampak pada berbagai asumsi lain di APBN namun pemerintah akan berupaya agar berbagai asumsi tidak mengalami perubahan drastis seperti asumsi inflasi tetap dipertahankan sebesar 6,5 persen, dan defisit tetap 2,0 persen. "Mengenai pertumbuhan ekonomi, paling tidak sama dengan tahun 2007 (6,32 persen) dan lebih tinggi dari perkiraan BI (6,2 persen)," kata Paskah. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2008