Jakarta (ANTARA News) - PT PLN (Persero) diminta fokus membenahi sisi hulu yakni menjamin ketersediaan pasokan energi primer ketimbang hilir seperti pengenaan tarif insentif dan disinsentif ke pelanggan. Ketua Umum Forum Komunikasi Putra/i Pensiunan PLN (FK-4P) Okky Setiawan di Jakarta, Minggu mengatakan, kesenjangan antara biaya produksi dengan harga listrik tidak bisa diselesaikan dengan memberlakukan program tersebut. "Program tersebut tidak menyelesaikan akar masalah sebenarnya," katanya. Apalagi, program tersebut sama saja dengan kenaikan tarif, sehingga akan memberatkan pelanggan. Pelanggan khususnya di Pulau Jawa, lanjutnya, juga sulit mencapai batas hemat yang ditetapkan PLN. Bahkan, kata Okky, kalaupun PLN menaikkan tarif secara langsung, tidak akan banyak membantu kesulitan keuangan BUMN listrik itu. Menurut dia, PLN dengan dukungan penuh pemerintah seharusnya membenahi masalah di hulu, yakni kepastian pasokan bahan bakar, baik dalam jumlah maupun harga. Ia juga meminta, direksi baru PLN lebih aspiratif dan peka dengan situasi yang berkembang. Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR Tjatur Sapto Edy juga mengatakan, program insentif dan disinsentif tersebut hanya mengorbankan masyarakat, sementara pemerintah memiliki upaya lain berupa pembenahan pasokan energi primer PLN. "Pemerintah bisa memenuhi kebutuhan gas pembangkit yang sekarang masih memakai BBM yang mahal. Kalau ini dilakukan, bahan bakar pembangkit bisa dihemat Rp20 triliun per tahun," katanya. Upaya lainnya, lanjut Tjatur, pemerintah bisa membangun pembangkit mulut tambang gas maupun batubara di Sumatera dan Kalimantan dan selanjutnya mengirimkan listriknya ke Jawa. Pemerintah berencana memberlakuan program penghematan pemakaian listrik melalui pengenaan insentif dan disinsentif tarif mulai 1 April 2008. Melalui program penghematan tersebut, pelanggan akan mendapat insentif apabila berhemat sama atau lebih besar dari 20 persen dari pemakaian listrik rata-rata nasional tahun 2007.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008