Kuala Lumpur (ANTARA News) - Konflik keras di tubuh Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) dan Barisan Nasional (BN) seperti dikemukakan Anwar Ibrahim beberapa hari lalu, mulai terbukti dengan mundurnya Mohd Radzi Sheikh Ahmad sebagai Sekjen UMNO dan Barisan Nasional, Rabu siang ini. "Saya sudah menyatakan mundur via telepon kepada PM Abdullah Badawi pagi ini dan beliau menerimanya. Setelah itu kirim surat resmi," kata Radzi, dalam jumpa persnya di Putra World Trade Center (PWTC), Kuala Lumpur. Konon ia merasa kesal tidak masuk dalam kabinet baru Pak Lah, panggilan akrab Abdullah Badawi. Radzi merasa tidak bisa lagi bekerja karena tidak lagi berada di kabinet. "Jadi saya tidak bisa bekerja dengan efektif sebagai Sekjen UMNO dan BN," katanya. Dicoretnya Radzi dalam kabinet diduga terkait dengan konflik internal UMNO di Negara Bagian Perlis. Radzi minta Ketua UMNO Perlis, Shahidan Kassim, dicopot dan tidak diangkat sebagai menteri besar (gubernur). Sementara Pak Lah sudah memberikan mandat kepada Shahidan, tapi karena direkayasa oleh Radzi, akhirnya Raja Perlis mengangkat Dr Md Isa Sabu Isa sebagai menteri besar di Perlis. Radzi sendiri telah terpilih sebagai anggota parlemen Kangar, Perlis, pada Pemilu ke-12. Terpilihnya Radzi sebagai anggota parlemen membuatnya memiliki syarat utama untuk menjadi menteri, tapi ternyata Pak Lah tidak menghendaki dirinya masuk dalam kabinet dan diminta bertugas sebagai Sekjen UMNO dan BN saja. Radzi menjabat sebagai Sekjen UMNO dan BN sejak 1 Juni 2004 menggantikan Mohd Khalil Yaakob. Sementara itu, Ketua Puteri UMNO, Rafidah Aziz, yang juga tidak masuk dalam barisan kabinet baru Pak Lah walau telah menang sebagai anggota parlemen. Dalam jumpa persnya Rabu siang ini, ia masih mempertahankan jabatannya sebagai Ketua Putri UMNO dan BN. Penolakan pimpinan UMNO dan BN kepada Pak Lah juga dilakukan oleh anggota parlemen Kimanis, Sarawak, Anifah Aman. Ia menolak menerima jabatan sebagai wakil menteri pengangkutan (transportasi), Selasa, dengan alasan sudah dua kali menduduki jabatan itu dan seharusnya diangkat sebagai menteri pengangkutan, bukan lagi sebagai wakil menteri. Anggota parlemen Jerantut, Azlan Sultan Abu Bakar, juga menolak diberikan jabatan sebagai wakil menteri luar negeri oleh Pak Lah.,Alasannya karena sudah lama menjabat di posisi itu, sehingga seharusnya sudah diangkat sebagai menteri luar negeri. (*)

Copyright © ANTARA 2008