Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Fraksi Partai Golkar di MPR, Hajriyanto Y Thohari, di Jakarta, Sabtu, menilai Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengangkat Wakil Menteri Luar Negeri secara obyektif cukup beralasan, namun apa tidak sebaiknya diangkat seorang menteri muda luar negeri saja. "Tetapi, kami hargai keputusan yang sekarang. Pasalnya, seorang Menteri Luar Negeri (Menlu) bukan hanya memimpin diplomasi Indonesia di berbagai forum internasional, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral, melainkan juga disibukkan oleh soal-soal administrasi, organisasi, dan manajerial yang cukup kompleks yang menyita banyak waktu," ungkapnya kepada ANTARA. Hajriyanto mengemukakan hal itu menanggapi inisiatif Presiden Yudhoyono yang telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang Wakil Menlu RI, dengan alasan, beban yang cukup berat bagi Deplu dalam meningkatkan kerjasama Indonesia dengan berbagai negara. Tidak Sesuai Struktur Bagi Hajriyanto, keberadaan seorang yang memiliki otoritas politik cukup tinggi seperti Wakil Menlu memang diharapkan akan sangat membantu Menlu. "Apalagi tugas Menlu RI sekarang ini bukan hanya di bidang diplomasi atau politik saja, melainkan juga harus menangani bidang ekonomi dan perdagangan internasional dalam rangka menarik investasi asing," katanya. Hanya saja, lanjutnya, kenapa cuma sekedar "Wakil Menteri Luar Negeri?" "Sebab, dalam struktur birokrasi kita juga tidak dikenal adanya jabatan Wakil Menteri. Apalagi jika dikaitkan dengan persoalan apakah Wakil Menteri ini jabatan politik atau bukan. Jika jabatan politik, maka apakah Wakil Menteri ini setingkat menteri atau setingkat dengan kepala sebuah lembaga negara setingkat departemen," tanyanya. Ia berpendapat, jika bukan merupakan jabatan politik, lantas posisi apa yang disandangnya? "Tentu, kerja seorang Wakil Menteri hanya akan efektif jika itu merupakan jabatan politik. Wakil Menteri juga tidak bisa mewakili Menlu dalam Rapat-Rapat kerja dengan DPR," ujar Hajriyanto yang juga bertugas sebagai anggota Komisi I DPR ini. Menmud Luar Negeri Dalam konteks ini, menurutnya, mestinya Presiden Yudhoyono sekalian saja mengangkat seorang Menteri Muda (Menmud) Luar Negeri yang diperbantukan kepada Menteri Luar Negeri. "Jadi, bukan Wakil Menteri Luar Negeri! Perlu diketahui seorang Wakil atau Deputi Menlu akan sangat berbeda posisinya dalam protokoler dan kelaziman hubungan internasional selama ini! Ketika melakukan diplomasi mewakili negara, kedudukan "Wakil Menlu" dan "Menteri Muda Luar Negeri" sangatlah berbeda," ujar politisi yang 'dibaptis' sebagai 'Menteri Luar Negeri Kabinet Bayangan' oleh Kaukus Parlemen Muda (KPM) akhir 2007 itu. Ia juga berpendapat, Menmud Luar Negeri dalam praktiknya akan jauh lebih representatif. "Dan karena itu jauh lebih dihargai dan dihormati dalam dunia diplomasi maupun protokoler internasional daripada sekedar Wakil Menteri Luar Negeri," ungkapnya. Meski substansi tugas dan kewenangannya bisa saja sama antara Menmud dan Wakil Menlu, tetapi, menurutnya, Menmud Luar Negeri jauh lebih efektif dalam menjalankan tugas. "Sebab, Menmud Luar Negeri bisa mewakili Menlu berhadapan dengan DPR, sementara Wakil Menteri tidak bisa diterima. Silahkan ditanyakan kepada orang-orang di Departemen Luar Negeri (Deplu), apalagi diplomat-diplomat senior yang berpengalaman panjang dan sangat menghayati dunia diplomasi internasional. Pasti mereka akan berpandangan, bahwa sebenarnya lebih baik dan pas mengangkat Menmud Luar Negeri daripada Wakil Menlu," tandasnya. Kedudukan Wakil Menlu, demikian Hajriyanto, terkesan tanggung dan kurang dikenal dalam kelaziman diplomasi internasional. "Banyak negara demokrasi dan negara maju yang memiliki Menmud Luar Negeri. Kedudukan Menmud Luar Negeri akan sangat komplementer bagi Menlu, dan karena itu tidak perlu khawatir akan terjadi rivalitas antara keduanya," katanya meyakinkan. Sementara itu, dalam perspektif kaderisasi, pengangkatan Menmud ini juga sangat tepat. "Kita perlu menyiapkan kader-kader terbaik untuk menjadi Menlu pada masa-masa mendatang, sehingga ketika ditunjuk sudah siap, dan tidak gagap atau gugup seperti kebanyakan menteri-menteri kita sekarang ini," tegasnya. Beberapa orang tokoh diplomat muda di Deplu, seperti Dr Muhammad Marty Natalegawa yang sekarang menjadi Dubes di PBB dan Imron Cotan (Sekjen Deplu), menurutnya, sangat layak serta pas untuk ditunjuk menjadi Menmud Luar Negeri Republik Indonesia. "Mereka merupakan tokoh-tokoh muda yang sangat pintar dan berpotensi. Mereka juga bisa menjadi kader yang mumpuni di masa-masa mendatang untuk menangani diplomasi internasional yang sangat berat ini," usul Hajriyanto. (*)

Copyright © ANTARA 2008