KPK minta keterangan Taufik Hidayat

KPK minta keterangan Taufik Hidayat

Mantan pebulu tangkis Indonesia Taufik Hidayat (duduk, kedua dari kiri) di gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/8/2019). (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Pengembangan dari perkara sebelumnya yang telah diproses di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis meminta keterangan mantan pebulu tangkis Indonesia Taufik Hidayat dalam pengembangan perkara di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

"Pengembangan dari perkara sebelumnya yang telah diproses di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Taufik sudah tiba di gedung KPK, Jakarta dalam proses penyelidikan tersebut.

Baca juga: KPK OTT pejabat Angkasa Pura II
Baca juga: Empat lokasi di Semarang digeledah kasus suap perkara Kejati DKI
Baca juga: Sesmenpora dikonfimasi soal pengelolaan anggaran dan program Kemenpora


Dalam pengembangan kasus itu, KPK juga telah meminta keterangan Sesmenpora Gatot S Dewa Broto di gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/7).

Sebelumnya dalam perkara itu, Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy divonis 2 tahun dan 8 bulan penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 2 bulan sedangkan Johny E Awuy divonis 1 tahun dan 8 bulan penjara ditambah denda Rp50 juta subsider 2 bulan.

Keduanya dinilai terbukti menyuap Deputi IV bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Mulyana, Asisten Olahraga Prestasi pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Adhi Purnomo dan Staf Deputi IV Olahraga Prestasi Kemenpora Eko Triyanta agar dapat memperlancar 2 proposal dana hibah yang diajukan oleh KONI.

Dalam putusan tersebut, hakim juga menilai bahwa asisten pribadi (aspri) Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi bernama Miftahul Ulum terbukti menerima Rp11,5 miliar serta ATM dan buku tabungan dari sekjen dan bendahara umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

"Untuk memenuhi commitment fee yang diminta, Ending Fuad Hamidy dan Johny E Awuy telah juga memberikan kepada Miftahul Ulum selaku aspri menteri melalui Arief Susanto selaku protokoler Kemenpora yang seluruhnya berjumlah Rp11,5 miliar untuk kepentingan Menpora," kata hakim Arifin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (20/5).

Baca juga: KPK geledah rumah Iwa Karniwa di Cimahi
Baca juga: AP II hormati proses hukum terkait OTT Direktur Keuangan

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kapolri sebut Ketua KPK terpilih tak perlu mundur dari Polri

Komentar