Pontianak (ANTARA News) - Pemerintah akan melanjutkan program buku murah untuk pendidikan meski sejumlah penerbit mengeluhkan kebijakan tersebut karena dinilai diskriminatif. "Pemerintah menargetkan harga buku akan sepertiga dari harga sekarang. Tetapi banyak penerbit yang mengkritik program itu," kata Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Bambang Sudibyo saat menghadiri Koordinasi Usulan Program Pendidikan Regional Kalimantan 2009 dan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 Tahun di Pontianak, Senin. Dalam program buku murah tersebut, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) akan membeli hak cipta dan penggandaan judul buku teks pelajaran. Sejak program itu diluncurkan tahun 2007, Depdiknas telah membeli 49 judul buku dan tahun ini targetnya menjadi sekitar 250 buah. "Padahal, kita (Depdiknas-red) juga ingin beli dari penerbit, tetapi mereka tidak mau," kata Bambang Sudibyo. Ia juga akan menerbitkan satu lagi Peraturan Menteri (Permen) tentang perbukuan pada pekan ini. "Tinggal ditandatangani saja (Permen-red). Kebijakan baru ini untuk mengubah sistem perbukuan nasional supaya harganya menjadi murah," katanya. Saat ini, harga buku untuk teks pendidikan rata-rata sekitar Rp25 ribu per buah. Namun, dengan program buku murah, harganya antara Rp4 ribu hingga Rp15 ribu. "Rata-rata, kini harga buku yang ikut program itu Rp7.500 per buah. Itu juga sudah mempertimbangkan harga kertas yang naik akhir-akhir ini," kata Bambang Sudibyo. Harga buku menjadi murah karena untuk memperbanyak hanya membutuhkan biaya cetak. Mendiknas Bambang Sudibyo mengharapkan pemerintah daerah juga dapat berperan aktif untuk mendukung program buku murah itu misalnya dengan menggandakan buku dimaksud sesuai kebutuhan daerah. "Tetapi penggandaannya jangan dilakukan secara PL (penunjukan langsung)," katanya mengingatkan. Terkait dengan program buku murah itu, ia menegaskan bahwa kepala sekolah maupun guru dilarang untuk terlibat dalam jual beli buku dengan pihak sekolah atau anak didik. Kedatangan Mendiknas Bambang Sudibyo ke Pontianak sempat disambut unjuk rasa oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Tanjungpura Pontianak dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak yang menolak pemberlakuan Badan Hukum Pendidikan (BHP). Mereka menunggu Mendiknas di halaman Kantor Gubernur Kalbar sebagai tempat berlangsungnya pertemuan pengambil kebijakan bidang pendidikan se-Kalimantan itu hingga menjelang berlangsungnya acara pada pukul 13.00 WIB. Namun para mahasiswa tertipu dengan iring-iringan mobil dinas Gubernur Kalbar dan sejumlah mobil mewah yang dikawal polisi dan berhenti tepat di depan aksi. Bambang Sudibyo tidak terlihat di antara orang-orang yang turun dari mobil-mobil tersebut. Hanya rektor universitas negeri se-Kalimantan serta sejumlah pejabat Pemprov Kalbar. Mendiknas ternyata telah menggunakan mobil dan rute lain yang langsung membawanya ke ruang kerja Gubernur Kalbar. Mahasiswa hanya sempat menyampaikan uneg-uneg mereka kepada Staf Khusus Bidang Komunikasi Mendiknas, Teguh Juwarno dan pejabat Hubungan Masyarakat (Humas) Depdiknas.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2008