Jakarta (ANTARA News) - Manajemen PT Adhi Karya (Persero) Tbk. menyatakan tidak mempermasalahkan bila pemerintah memang berniat untuk tidak mempergunakan haknya dalam membeli saham "right issue" salah satu BUMN karya tersebut. "Itu sepenuhnya wewenang pemerintah, dan manajemen sendiri tidak mempermasalahkan hal itu," kata Corporate Secretary PT Adhi Karya (Persero) Tbk., Kurnadi Gularso, di Jakarta, Senin. Ia mengatakan kinerja Adhi Karya tidak akan terganggu meskipun seandainya pemerintah tidak turut serta membeli saham "right issue" Adhi Karya. Pihaknya tetap menargetkan pelaksanaan "right issue" paling lambat pada semester dua tahun ini. "Kalau semester satu sepertinya sudah tidak mungkin jadi kita targetkan semester dua tahun ini 'right issue' terlaksana," katanya. Ia menegaskan, bila pemerintah tidak menggunakan hak untuk membeli saham dalam "right issue" Adhi Karya maka manajemen akan tetap mempertahankan kinerjanya. "Soal masih BUMN atau tidak, ke depan, Adhi masih yakin dan optimis kinerja tidak akan terganggu sesuai rencana jangka panjang perseroan," katanya. Sebelumnya, pemerintah sempat mengisyaratkan untuk tidak turut serta dalam "right issue" Adhi Karya sehingga dimungkinkan saham pemerintah yang sebelumnya 51 persen akan terdilusi. Jika hal itu terjadi, pemerintah bukan lagi sebagai pemilik saham mayoritas di perusahaan jasa konstruksi tersebut. Padahal ada ketentuan yang mengatur bahwa saham pemerintah harus mayoritas di perusahaan karya, termasuk Adhi. "Sampai saat ini soal 'right issue' ini masih dibahas di DPR RI dan kami berharap bulan ini ada keputusan pastinya," kata Kurnadi. Saham pemerintah di perusahaan jasa konstruksi tersebut sebesar 51 persen. Manajemen Adhi Karya memperkirakan perolehan dana dari "right issue" sebesar Rp600 miliar. Selain itu, agar saham pemerintah tetap mayoritas setelah aksi korporasi "right issue" maka harus ada suntikan dana sekitar Rp306 miliar yang akan menaikkan jumlah kepemilikan saham pemerintah, diperkirakan sebesar 67 persen, serta akan kembali 51 persen setelah "right issue".(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2008