#ahli hukum tata negara

Kumpulan berita ahli hukum tata negara, ditemukan 233 berita.

Perppu UU KPK, ahli: dapat redam aksi demonstrasi

Ahli hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Stefanus Kotan, SH, MHum menilai peraturan ...

Yusril harap Presiden Jokowi beri keputusan terbaik soal revisi UU KPK

Ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra berharap Presiden Joko Widodo dapat memberikan keputusan terbaik terhadap ...

Yusril: Perlu ada komisi pengawasan KPK

Ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan perlu ada lembaga pengawasan terhadap Komisi Pemberantasan ...

Yusril sebut jangan sampai orang mati tetap berstatus tersangka KPK

Ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai usulan kewenangan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan ...

Ahli hukum tata negara beri rekomendasi kepada presiden

Sejumlah ahli hukum tata negara memberikan beberapa rekomendasi hasil dari dalam Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ...

Video

Jokowi minta Hukum Tata Negara cepat merespon perubahan dunia

ANTARA - Presiden Joko Widodo meminta para ahli Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara merespon perubahan ...

Pengamat harapkan pidato Presiden menyentuh persoalan hukum

Ahli hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera, Bivitri Susanti mengharapkan pidato kenegaraan yang ...

Pakar pertanyakan guna GBHN jika tidak memiliki konsekuensi

Pemberlakuan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) hanya sebagai acuan tanpa implikasi konsekuensi hanya akan membuang ...

Pakar nilai wacana GBHN harus ditinjau dari apakah dibutuhkan rakyat

Wacana ditetapkannya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) harus ditinjau kembali dari sudut pandang apakah ...

Pakar: GBHN tidak diperlukan karena sudah ada UU No 25 Tahun 2004

Penetapan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan alasan negara memerlukan dasar pembangunan melupakan bahwa ...

Pakar nilai GBHN tidak relevan dengan sistem tata negara saat ini

Pemberlakuan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sudah tidak direlevan ...

Foto

Yusril jadi kuasa hukum Habil Marati

Ahli Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra (kiri depan) bersama Habil Marati (kanan depan) dan tim memberikan ...

Yusril Ihza Mahendra resmi jadi pengacara Habil Marati

Tersangka kasus dugaan makar dengan peran penyandang dana, Habil Marati, resmi menunjuk ahli hukum tata negara Yusril ...

Sidang pidana pemilu di Palembang selesaikan 30 keterangan saksi

Sidang lanjutan kasus tindak pidana pemilu dengan terdakwa lima Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palembang telah ...

Ahli usulkan ketua MPR berjiwa dan bersikap negarawan

Ahli hukum tata negara, Margarito Kamis, mengusulkan agar ketua MPR periode 2019-2024 adalah politisi yang memiliki ...