Ahli hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Stefanus Kotan, SH, MHum menilai peraturan ...
Ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra berharap Presiden Joko Widodo dapat memberikan keputusan terbaik terhadap ...
Ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan perlu ada lembaga pengawasan terhadap Komisi Pemberantasan ...
Ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai usulan kewenangan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan ...
Sejumlah ahli hukum tata negara memberikan beberapa rekomendasi hasil dari dalam Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ...
ANTARA - Presiden Joko Widodo meminta para ahli Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara merespon perubahan ...
Ahli hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera, Bivitri Susanti mengharapkan pidato kenegaraan yang ...
Pemberlakuan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) hanya sebagai acuan tanpa implikasi konsekuensi hanya akan membuang ...
Wacana ditetapkannya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) harus ditinjau kembali dari sudut pandang apakah ...
Penetapan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan alasan negara memerlukan dasar pembangunan melupakan bahwa ...
Pemberlakuan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sudah tidak direlevan ...
Ahli Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra (kiri depan) bersama Habil Marati (kanan depan) dan tim memberikan ...
Tersangka kasus dugaan makar dengan peran penyandang dana, Habil Marati, resmi menunjuk ahli hukum tata negara Yusril ...
Sidang lanjutan kasus tindak pidana pemilu dengan terdakwa lima Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palembang telah ...
Ahli hukum tata negara, Margarito Kamis, mengusulkan agar ketua MPR periode 2019-2024 adalah politisi yang memiliki ...