bivitri susanti - Kumpulan Berita ANTARA News

Pakar nilai wacana GBHN harus ditinjau dari apakah dibutuhkan rakyat

Wacana ditetapkannya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) harus ditinjau kembali dari sudut pandang apakah ...

Penetapan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan alasan negara memerlukan dasar pembangunan melupakan bahwa ...

Pemberlakuan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sudah tidak direlevan ...

Direktur Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Bayu Dwi Anggono mengatakan jabatan pimpinan ketua Majelis ...

Sejumlah akademisi dan peneliti lembaga riset berdiskusi membahas tentang fenomena negosiasi kursi ketua Majelis ...

Setelah bergulir sekitar dua tahun di DPR, akhirnya naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Permusikan benar-benar ...

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 ...

Menjelang pengumuman hasil putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019, pakar hukum tata negara ...

Ahli hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera, Bivitri Susanti menilai sembilan hakim konstitusi yang ...

Masyarakat sipil yang bergabung dalam Gerakan untuk Pemilu Damai dan Konstitusional menyerukan semua pihak untuk patuh ...

Pengamat hukum yang juga Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum UGM Oce Madril mengatakan, ...

Ahli hukum dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti menyebutkan dua alasan mengapa RUU ...

Ahli hukum dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti menilai bahwa RUU Permusikan harus dicabut ...

Berikut ini beberapa kegiatan yang berlangsung di Jakarta dan sekitarnya pada akhir pekan, Sabtu (9/3). 1. ...

Presiden Joko Widodo akhirnya merevisi Keputusan Presiden Nomor 29/2018-2019 yang memuat 115 nama warga binaan ...