#cacat formil

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril menilai penerbitan peraturan ...

Pakar hukum tata negara Universitas Katolik Parahyangan Prof Asep Warlan menilai penerbitan peraturan pemerintah ...

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menilai Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak ...

Polisi menghalau mundur pengunjuk rasa beratribut Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di depan gedung Komisi ...

Civitas academica Universitas Paramadina mengingatkan Presiden Joko Widodo akan bahaya pelemahan KPK, sebagaimana ...

KPK telah menyelamatkan keuangan daerah sebesar Rp28,7 triliun dari kegiatan pencegahan korupsi pada semester I ...

Pakar hukum pidana Romli Atmasasmita menilai revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (revisi UU KPK) akan ...

Lembaga swadaya masyarakat yang membidangi pengawasan hak asasi manusia, Imparsial menilai revisi Undang-Undang Nomor ...

Tim Pembela Hukum (TPH) dari Markas Besar TNI, menghormati putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ...

Pengacara Kivlan Zen, memastikan kliennya tidak akan hadir dalam sidang putusan dugaan kepemilikan senjata ilegal di ...

Kuasa hukum Capres-cawapres Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Nicholay Aprilindo menegaskan bahwa ...

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki tiga pilihan dalam setiap putusan, termasuk untuk putusan sengketa hasil Pemilu ...

Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono mengatakan terdapat tiga ...

Koordinator lapangan unjuk rasa massa di Tugu Patung Kuda, Abdullah Hehamahua, mengatakan aksi itu akan berlangsung di ...

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memastikan keterangan yang disampaikan pada sidang lanjutan perkara ...